KabarBaik.co – Kementerian Sosial secara keseluruhan puas dengan hasil uji coba penerapan bansos digital di Kabupaten Banyuwangi. Hasil itu sudah cukup jadi modal ancang-ancang bagi pemerintah untuk bersiap menerapkan model baru penyaluran bansos ini secara nasional.
Mensos RI, Saifullah Yusuf mengaku tidak salah Banyuwangi dipilih sebagai piloting program bansos digital karena secara infrastruktur digital daerah ini sudah lebih siap dibanding daerah lain.
Sejak uji coba dimulai sekitar dua pekan lalu pemerintah pusat mentarget Banyuwangi untuk menyelesaikan 300 ribu pendaftar. Hasilnya kini sudah ada 259 ribu pendaftar yang dijangkau.
“Capaian ini tidak lepas dari apa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Di sini ada ribuan pendamping yang dilibatkan, bupati juga mengerahkan ASN untuk ikut membantu pendataan. Uji coba ini masih akan kita tunggu sampai tanggal 15 Oktober. Saya optimis target 300 ribu pendaftar itu akan terpenuhi,” kata Gus Ipul usai menggelar rakor dengan lintas kementerian dan lembaga di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Kamis (2/10).
Pada prinsipnya, kata Gus Ipul, Bansos Digital adalah penyaluran bansos model baru yang tidak hanya bertumpu pada Kementerian Sosial. Penerapannya dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga tinggi negara. Tak kurang dari 20 instansi yang terlibat.
Seperti halnya data. Dulu penyaluran mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, namun pada skema bansos digital data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penerapannya diatur dalam Inpres no 4 tahun 2025.
“Pada DTSEN, data akan dinamis dan dapat dimutakhirkan kapan saja,” terangnya.
Sementara secara infrastuktur digitalnya akan dikelola dan diawasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kementerian ini akan menyiapkan regulasi agar tata kelolanya berjalan dengan baik.
Saifullah menyebutkan jika selama ini pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 500 triliun untuk berbagai program bantuan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, seringkali bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
Bansos digital menjadi solusi. Lewat skema ini masyarakat bisa mengajukan secara mandiri, mengusulkan orang lain atau melakukan sanggahan. Apabila masyarakat tidak memiliki perangkat untuk mengajukan, Kemensos dan Pemerintah daerah juga menyiapkan pendamping.
“Dengan Bansos Digital ini, semua orang bisa mengajukan. Sistem yang akan menyeleksi. Sistem ini sekaligus bisa menyanggah jika memang layak tapi tertolak atas berbagai bantuan yang pemerintah berikan. Tanpa perlu menghadap siapapun, cukup pencet handphone,” kata dia.
Setelah uji coba rampung pihaknya akan melakukan evaluasi. Bila hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, ia mentarget skema ini bisa diterapkan secara nasional tahun depan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan yang datang bersama Gus Ipul menyebutkan jika Bansos Digital ini, tak semata memberikan bantuan. Tapi, mengintegrasikan keseluruhan data untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Para penerima bantuan akan dipantau dari waktu ke waktu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Di antaranya dengan program bantuan pendidikan bagi anaknya ataupun permodalan usaha dan sebagainya.
“Tidak selamanya menerima bantuan. Harus ada peningkatan taraf kesejahteraan,” ujar Luhut.
Upaya integrasi tersebut, imbuh Luhut, merupakan program subtantif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan program yang tepat sasaran dan terintegrasi, kemiskinan bisa diatasi secara optimal.
“Pak Prabowo ingin kemiskinan ini bisa diselesaikan,” harapnya usai melihat proses pendataan bansos digital di lereng Ijen tepatnya di Dusun Suko, Kelurahan Gombengsari.
Usai melihat pendataan Luhut dan Gus Ipul membahasnya dalam rakor bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Komdigi, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyebutkan jika telah mengerahkan tak kurang dari tiga ribu agen untuk melakukan percepatan pendataan. Tidak hanya pendamping PKH dan TKSK, namun operator desa, kepala dinas, camat, lurah/ kepala desa hingga para kader dasawisma.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” pungkas Ipuk.
