KabarBaik.co – Tewasnya Affan Kurniawan (20), seorang driver ojek online, karena dilindas mobil taktis (rantis) milik Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, memicu gelombang kemarahan publik. Aksi unjuk rasa yang semula damai mendadak berubah mencekam akibat tindakan represif aparat.
Insiden tragis itu terjadi saat massa aksi menggelar demonstrasi menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR RI. Affan, yang berada di sekitar lokasi, menjadi korban keganasan aparat hingga akhirnya meninggal setelah sempat dilarikan ke RSCM.
Peristiwa ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang.
“Aparat seharusnya menjaga keamanan, bukan justru menjadi ancaman,” tegas Ketua 2 Bidang Eksternal PMII Jombang, Moh. Hidayatullah atau yang akrab disapa Dayat, Jumat (29/8).
Dayat menyebut insiden tersebut sebagai potret nyata represifitas negara yang terus berulang dan mencederai prinsip demokrasi. Ia menilai kejadian itu tidak bisa dianggap sekadar kecelakaan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prosedur penanganan aksi.
“Kami mengecam keras tindakan aparat yang melindas massa hingga menimbulkan korban jiwa. Ini jelas menyalahi prosedur. Evaluasi total harus dilakukan. Jika tidak, korban-korban baru akan terus berjatuhan,” katanya.
PMII Jombang menuntut agar proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara transparan. Mereka menilai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan runtuh bila kasus ini tidak ditangani secara serius.
“Keadilan untuk Affan Kurniawan adalah harga mati. Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik dalih prosedur,” ujarnya tegas.
Tak hanya mengkritik aparat, Dayat juga menyoroti pemerintah yang dinilai abai dalam mengontrol kinerja aparat di lapangan. Menurutnya, negara harus bertanggung jawab atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparatnya.
PMII Jombang juga menyinggung soal kenaikan tunjangan anggota DPRD, termasuk di Jombang. Hal ini disebut sebagai preseden buruk di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin sulit.
“Di Jombang tunjangan DPRD naik, sementara rakyat kelimpungan. Bahan pokok naik, PBB naik, gaji stagnan. Tapi wakil rakyat hidup nyaman dengan tunjangan tak masuk akal,” kritik Dayat.
Dayat menegaskan jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, PMII Jombang bersama elemen mahasiswa lainnya siap kembali turun ke jalan.
“Kami tidak ingin negeri ini menjadi ladang kekerasan aparat terhadap rakyatnya. Demonstrasi adalah hak konstitusional. Setiap nyawa yang hilang akibat kesewenang-wenangan aparat adalah bukti bahwa ruang demokrasi makin tergerus,” pungkasnya. (*)
