KabarBaik.co, Bandung — Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) berharap Pemerintah tetap konsisten dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya untuk penetapan 1 Syawal 1447 H.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr H Acep Saepudin, Anggota Dewan Hisab dan Ru’yat PP Persis, yang menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menggunakan kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS yang telah diberlakukan secara resmi sejak tahun 2022 (1443 H).
Menurut Acep, pemerintah melalui Kementerian Agama sebelumnya telah memperbarui kriteria penetapan awal bulan Hijriah dari kriteria Imkanur Rukyat MABIMS lama—yang menggunakan parameter ketinggian hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, atau umur bulan 8 jam—menjadi kriteria Neo MABIMS dengan parameter tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah yang lebih mutakhir.
“Di lingkungan Persatuan Islam sendiri, kriteria ini pada hakikatnya telah digunakan sejak tahun 2012, jauh sebelum diadopsi secara resmi oleh pemerintah. Saat itu dikenal sebagai Kriteria Hisab Imkan Rukyat Astronomis atau Kriteria LAPAN 2011,” jelas Acep diansir dari laman resmi Persis, Rabu (18/3).
Ia menambahkan, selama empat tahun penerapan resminya, pemerintah dinilai telah menunjukkan konsistensi dalam menggunakan kriteria Neo MABIMS. Hal ini tercermin dalam penyusunan Kalender Hijriah Indonesia yang berbasis pada kriteria tersebut, serta penggunaannya dalam menilai dan menerima kesaksian rukyat pada sidang itsbat.
Berdasarkan data hisab yang dimiliki PP Persis, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 08.23.26 WIB. Pada saat matahari terbenam di wilayah Indonesia, posisi bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 53 menit 58 detik hingga 3 derajat 07 menit 15 detik, serta elongasi antara 4 derajat 32 menit 57 detik hingga 6 derajat 06 menit 39 detik.
“Data ini menunjukkan bahwa kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS belum terpenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria tersebut, 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Acep.
Di sisi lain, Acep mengakui adanya perbedaan penetapan dengan Muhammadiyah. Organisasi tersebut menggunakan Kriteria Hisab Global Tunggal (KHGT) dan telah menetapkan bahwa 1 Syawwal 1447 H jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.
Penetapan Muhammadiyah didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tanggal 29 Ramadan 1447 H (18 Maret 2026 versi KHGT), ijtimak belum terjadi dan baru terjadi pada tanggal 30 Ramadan versi mereka. Selain itu, kriteria imkan rukyat Turki—dengan parameter tinggi 5 derajat dan elongasi 8 derajat—juga belum terpenuhi di seluruh belahan bumi, sehingga bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari.
Acep menilai, perbedaan ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika penentuan awal bulan Hijriah. Namun demikian, ia mengingatkan agar umat Islam menyikapinya dengan bijak. “Perbedaan ini tentu berpotensi menimbulkan perbincangan, bahkan perdebatan. Oleh karena itu, diperlukan sikap tasamuh atau toleransi di antara umat Islam agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak diharapkan,” katanya.
Lebih lanjut, PP Persis juga menekankan pentingnya pemerintah untuk tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sidang Itsbat. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa apabila kriteria imkanur rukyat tidak terpenuhi, maka bulan berjalan harus digenapkan menjadi 30 hari.
“Dengan demikian, apabila terdapat klaim rukyat hilal yang tidak memenuhi kriteria Neo MABIMS, maka klaim tersebut seharusnya tidak dapat diterima,” tegas Acep.
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, PP Persis berharap pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan hari Sabtu, 21 Maret 2026, sesuai dengan kriteria Neo MABIMS dan ketentuan yang berlaku. “Harapan kami, pemerintah tetap konsisten dan berpegang teguh pada kriteria yang telah disepakati, demi menjaga kepastian dan ketertiban dalam penetapan kalender Hijriah di Indonesia,” pungkasnya. (*)
