KabarBaik.co – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya di kementerian, lembaga, dan daerah bertujuan untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, pada Senin (10/2). Ia menekankan bahwa penghematan anggaran dilakukan untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, dan berpotensi disalahgunakan untuk tindakan korupsi.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” ungkap Prabowo dengan tegas.
Dalam pidatonya, ia juga menyebutkan adanya perlawanan terhadap kebijakannya, khususnya dari sebagian birokrasi yang merasa kebal hukum dan menganggap dirinya sebagai “raja kecil.”
Prabowo melanjutkan bahwa meskipun ada pihak-pihak yang menentang, ia tetap berkomitmen untuk melanjutkan efisiensi anggaran demi mengoptimalkan penggunaan uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa uang negara bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menyediakan makanan bagi anak-anak bangsa.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada,” kata Prabowo.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memastikan uang negara digunakan dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya pemborosan.
Selain itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, namun anggaran yang tersedia selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah saja. Dengan efisiensi anggaran, Prabowo berharap dapat meningkatkan jumlah sekolah yang diperbaiki demi kesejahteraan pendidikan anak-anak bangsa.
“Karena itu perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pejabat negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri hanya boleh melakukannya untuk tugas resmi atau untuk kepentingan negara. Jika perjalanan tersebut hanya untuk jalan-jalan atau studi banding tanpa dasar yang jelas, Prabowo menilai hal itu tidak perlu dilakukan dengan uang negara.
“Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tegas Prabowo.
Ia menekankan pentingnya menggunakan anggaran dengan bijak dan hanya untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi negara.
Di tengah pernyataan tegas tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, namun itu dilakukan atas undangan sebagai kepala negara untuk menghadiri konferensi-konferensi penting. Prabowo menjelaskan bahwa ia diundang oleh negara-negara besar untuk mewakili Indonesia dalam upaya menjaga dan mengamankan kepentingan bangsa.
“Loh Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting, oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” jelasnya. (*)
