KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkomitmen menjaga arah pembangunan daerah agar tetap berjalan meski menghadapi tantangan penurunan pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifai, menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat nyata bagi rakyat. Karena itu, kegiatan seremonial yang tidak produktif akan dikurangi,” ujarnya, Selasa (4/11).
Rifai menjelaskan, penurunan pendapatan daerah sebesar 11,43 persen terjadi akibat berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat, dengan nilai mencapai lebih dari Rp 320 miliar.
“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat efisiensi dan memperbaiki arah belanja daerah,” tambahnya.
Meski ruang fiskal lebih terbatas, DPRD mendorong agar belanja wajib dan belanja modal tetap menjadi prioritas. Sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar akan tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan tahun depan.
“Belanja modal minimal 40 persen dari total APBD tetap harus dijaga, karena di situlah dampak langsung pembangunan dirasakan masyarakat,” tegas Rifai.
Pihak legislatif juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkab Blitar dalam pembahasan RAPBD 2026. Kolaborasi yang solid diyakini mampu memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan visi daerah.
“Kalau seluruh pihak memiliki semangat yang sama untuk kepentingan rakyat, insyaallah APBD 2026 akan tetap memberi manfaat besar bagi masyarakat Blitar,” pungkasnya.(*)
