KabarBaik.co- Ratusan badan publik di Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan antusias mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025.
Acara virtual yang digelar pada Rabu dan Kamis, 16-17 Juli, ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terutama di Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara.
Hari pertama Bimtek dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, BUMD Provinsi Jatim, serta instansi/lembaga vertikal. Keesokan harinya, giliran pemerintah kabupaten/kota se-Jatim dan ratusan pemerintah desa yang turut serta. Ini menegaskan jangkauan luas upaya peningkatan keterbukaan informasi di seluruh wilayah Jatim.
Komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim, M. Sholahuddin, menekankan bahwa Monev KIP adalah proses fundamental untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan praktik keterbukaan informasi. Tujuannya jelas: memastikan setiap badan publik menjalankan tugasnya secara terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi fondasi utama bagi terciptanya good governance.
Sholahuddin menjelaskan, Monev KIP berfungsi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan informasi. Proses ini juga krusial dalam mengidentifikasi masalah, memberikan solusi inovatif, dan memastikan kepatuhan terhadap UU tentang KIP. ”Keterbukaan adalah awal dari kepercayaan. Monev ini adalah jalan untuk menjaganya.”
Bagi badan publik, manfaatnya banyak dan beragam. Mulai dari peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, efisiensi kerja, hingga identifikasi area peningkatan. Keterbukaan proaktif melalui Monev KIP juga terbukti meminimalkan sengketa informasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi.
Tak hanya itu, lanjut dia, masyarakat juga merasakan dampak positifnya secara langsung. Monev KIP memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi, memungkinkan pengawasan terhadap pembangunan dan kebijakan demi mencegah penyimpangan, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemerintahan.
“Pada akhirnya, keterbukaan informasi yang didorong oleh Monev KIP akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat terwujudnya Good Governance, dan menjadi benteng efektif dalam pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Penanggung Jawab Monev KI Jatim, Yunus Mansur Yasin, menegaskan, Monev KIP bukanlah ajang kontestasi atau lomba, namun instrumen vital yang bertujuan tunggal. Yakni, memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Jawa Timur.
Kepada para peserta Bimtek, Yunus juga menyampaikan sejumlah perubahan pelaksanaan Monev KIP tahun 2025. Di antaranya, memanfaatkan aplikasi digital yang terintegrasi dengan KI Pusat, yaitu e-Monev. Nah, kabar baiknya, dengan aplikasi itu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) jauh lebih praktis dan efisien dibandingkan SAQ tahun-tahun sebelumnya.
“Yang terpenting, badan publik harus cermat dan memahami betul pertanyaan-pertanyaan yang ada di SAQ, kemudian sertakan link dan dokumen atau data dukungannya. Kemudian, jangan lupa mempelajari pedum (pedoman umum),” jelasnya.
Jika ada hambatan atau kendala teknis e-Monev, badan publik bisa berkonsultasi dengan tim KI Jatim. Bukan hanya melalui sambungan telepon, namun bisa datang langsung ke Kantor KI Jatim di Jalan Bandilan 2-4 Waru, Sidoarjo. “Kami buka layanan e-Monev Corner setiap hari Jumat pada jam kerja. Karena Senin-Kamis, kami harus bersidang sengketa informasi,” ujarnya.
Yunus juga berharap agar Pemkab/Pemkot untuk proaktif mengedukasi atau memberi asistensi perwakilan desa masing-masing. “PPID utama pemkab atau pemkot, kami imbau untuk membina desa-desa dalam e-Monev KIP ini,” pungkasnya. (*)
