KabarBaik.co, Sidoarjo — Ratusan kepala SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo mendapat amanah baru melalui mutasi dan promosi jabatan. Sebanyak 254 kepala sekolah dikukuhkan Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/8).
Pengukuhan tersebut tak hanya menjadi penyegaran jabatan, namun juga dibarengi tugas besar dalam memperkuat layanan pendidikan di Sidoarjo. Salah satu penekanan utama Bupati Subandi yakni memastikan tidak ada anak yang berhenti sekolah hanya karena persoalan ekonomi.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” kata Bupati Subandi di hadapan ratusan kepala sekolah serta pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo.
Subandi meminta kepala sekolah yang baru dikukuhkan tidak memandang jabatan sebagai sekadar posisi struktural. Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kualitas pendidikan sekaligus membangun lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik.
“Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” ucap Bupati Subandi.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak Sidoarjo. Hal itu sejalan dengan program prioritas Pemkab Sidoarjo, termasuk pemberian 20.000 beasiswa pendidikan.
“Pemerintah daerah berkomitmen pada program prioritas, termasuk 20.000 beasiswa pendidikan,” sebutnya.
Selain persoalan putus sekolah, Subandi menyoroti pelaksanaan kegiatan outdoor learning (ODL). Ia meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan ke luar daerah apabila justru membebani peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kadang saya kasihan melihat ODL terlalu jauh. Apalagi ada; anak yang tidak mampu. Ini kan jadi kesenjangan yang ada di sekolah. Bapak kelola dengan baik. Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” ucapnya.
Kepala sekolah juga diminta berhati-hati dalam mengelola program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Subandi menekankan pembangunan harus sesuai spesifikasi dan dikerjakan dengan pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Karena, saya takutnya kepala sekolah yang baru ini butuh adaptasi. Jangan sampai nanti ada kepala sekolah yang baru. Dia, sebagai pengelola swakelola, ternyata pengelolaanya pembangunan tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan pembangunan,” tandasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan hukum, Subandi meminta kepala sekolah memanfaatkan pendampingan dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo selama menjalankan program tersebut.
“Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada di sekolahnya agar selesai dengan baik. Tidak ada urusan dan masalah dengan APH,” ucapnya.
Subandi juga memastikan proses pengisian jabatan kepala sekolah kali ini tidak disertai titipan maupun gratifikasi. Ia bahkan menegaskan bakal memberikan sanksi tegas jika nantinya ditemukan praktik tersebut.
“Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN. Yang kedua sebagai guru. Ini penting karena Panjenengan semua adalah pembangun generasi. Masa depan anak kita bergantung Panjenengan,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti Lastiningsih menjelaskan terdapat 90 kepala sekolah SD negeri yang menempati jabatan melalui promosi. Sementara kepala sekolah lainnya hanya mengalami pergeseran tempat tugas dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah.
Untuk jenjang SMP negeri, terdapat 12 kepala sekolah yang mendapat promosi. Sedangkan 15 kepala sekolah lainnya mengalami mutasi ke SMP negeri lain.
Dengan penyegaran tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap kepemimpinan di satuan pendidikan semakin kuat dan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus memperluas akses bagi seluruh anak untuk tetap bersekolah.(*)
