KabarBaik.co – Bupati Jombang Warsubi memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Berlangsung di Ruang Swagata Pendopo, kehiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapenda Jombang dan PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan capaian PBB-P2 yang hingga 31 Mei 2025 baru mencapai 45,79 persen dari target Rp 55 miliar. Total penerimaan hingga akhir Mei tercatat Rp 25,18 miliar, naik 21 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Peran Camat sangat penting dalam mengawal pelunasan, terutama untuk buku 1 dan 2,” ujar Kepala Bapenda Jombang Hartono pada Rabu (4/6).
Dari total ketetapan PBB-P2 untuk buku 1 dan 2 sebesar Rp 35,77 miliar, baru terkumpul Rp 21,26 miliar atau 59,3 persen. Baru dua kecamatan yang lunas: Ngoro dan Ploso. Sementara Wonosalam mendekati lunas dengan capaian 95 persen.
Namun, tiga kecamatan masih rendah realisasinya: Perak (47,81 persen), Gudo (43,27 persen), dan Jombang (43,27 persen). Bahkan, dari 306 desa, baru 65 yang lunas. Delapan desa capaiannya di bawah 10 persen, salah satunya Desa Ngampel (0,9 persen).
“PBB-P2 adalah sumber utama PAD. Evaluasi ini penting untuk melihat hambatan dan mencari solusi cepat,” tegas Bupati Warsubi. Ia juga meminta para camat lebih intens memantau desa dan segera melaporkan kendala yang ada.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan PKS antara Bapenda Jombang dan PT. BPR Bank Jombang Perseroda. Kerja sama ini bertujuan memperluas kanal pembayaran pajak melalui sistem perbankan lokal.
“Langkah ini memperkuat layanan perpajakan dan menjangkau wajib pajak hingga ke desa,” kata Dirut PT BPR Bank Jombang Perseroda Afandi Nugroho.
Pemkab Jombang berharap, sinergi lintas sektor ini mampu mengakselerasi penerimaan PBB-P2 demi mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
