KabarBaik.co, Jakarta- Pengelolaan utang pemerintah pusat terus menjadi sorotan utama di tengah upaya menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. Laporan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per 30 Juni 2026 mengonfirmasi bahwa posisi utang negara telah berada di angka Rp 10.293,69 triliun—sebagian besar didominasi oleh Surat Berharga Negara (87,11%).
Angka tersebut menandai kenaikan sebesar 21,65% atau bertambah sekitar Rp 1.831,76 triliun hanya dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dimulai pada akhir 2024 (yang saat itu berada di posisi Rp 8.461,93 triliun).
Sejak bergulirnya era Reformasi dari B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo Subianto hari ini, grafik utang Indonesia konsisten merangkak naik. Berikut ulasan komprehensif perjalanan dan rasio utang Indonesia dari kepemimpinan ke kepemimpinan.
Dinamika Utang dari Era Soeharto hingga Prabowo
Berdasarkan data yang dihimpun KabarBaik.co serta laporan DJPPR Kementerian Keuangan RI, berikut rekam jejak akumulasi utang Indonesia dari masa ke masa:
Era Soeharto (1967–1998): Pada akhir masa jabatannya pasca-Reformasi Mei 1998, Indonesia mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) sebesar Rp 551 triliun.
Era B.J. Habibie (1998–1999): Menghadapi dampak Krisis Moneter 1997–1998 dan anjloknya nilai tukar rupiah, posisi utang melonjak menjadi Rp 939 triliun.
Era KH Abdurrahman Wahid / Gus Dur (1999–2001): Dalam kurun waktu sekitar dua tahun kepemimpinannya, akumulasi utang bertambah Rp 332 triliun (naik 35%) hingga menyentuh Rp 1.271 triliun.
Era Megawati Soekarnoputri (2001–2004): Total utang tercatat sebesar Rp 1.298 triliun (naik tipis Rp 27 triliun), dengan rasio utang terhadap PDB kala itu sebesar 56,5%.
Era Susilo Bambang Yudhoyono / SBY (2004–2014): Menjabat selama dua periode, SBY mengakhiri kepemimpinannya dengan total utang Rp 2.608,8 triliun. Nilai ini meningkat Rp 1.310,8 triliun (100,9%) dibandingkan era sebelumnya, namun rasio utang terhadap PDB berhasil ditekan ke angka 24,7%.
Era Joko Widodo (2014–2024): Memasuki dua periode kepemimpinan Jokowi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur masif, posisi utang per Agustus 2024 melonjak ke angka Rp 8.461,93 triliun (naik ~224%).
Era Prabowo Subianto (2024–Sekarang): Laporan keuangan pemerintah per 30 Juni 2026 mencatat posisi utang berada di level Rp 10.293,69 triliun. Peningkatan ini mencatatkan kenaikan nominal Rp 1.831,76 triliun (+21,65%) dibanding akhir era Jokowi.
Rasio PDB dan Ambang Batas Aman
Menanggapi pergerakan utang yang menembus angka psikologis Rp 10.000 triliun tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa struktur portofolio utang pemerintah saat ini masih sangat terkendali.
Rasio utang terhadap PDB per Semester I-2026 tercatat sebesar 41,26% (naik 2,77% dari akhir era Jokowi yang sebesar 38,49%). Angka ini dinilai masih berada jauh di bawah batas maksimal kebijakan threshold sebesar 60% dari PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Selain itu, porsi terbesar utang pemerintah—yakni 87,11%—didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang Rupiah. Hal ini dilakukan demi meminimalkan risiko gejolak nilai tukar mata uang asing serta mengutamakan pembiayaan domestik.
Pemerintah optimistis bahwa pemanfaatan utang yang diarahkan pada belanja produktif, penguatan jaring pengaman sosial, serta pembangunan infrastruktur strategis akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (*)
