KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemerintah berencana mengangkat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, proses perekrutan tersebut dipastikan tidak melibatkan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana, menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK untuk petugas SPPG tidak melalui pemerintah kabupaten. Menurutnya, pemkab tidak memiliki kewenangan dalam proses seleksi tersebut.
“Dalam perekrutan PPPK untuk petugas SPPG tidak lewat pemkab,” ujar Daniar, Sabtu (7/2).
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, pengangkatan petugas SPPG menjadi PPPK akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Proses rekrutmen tersebut disebut-sebut akan berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional. “Informasi yang kami terima, perekrutan PPPK langsung dari Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah hanya bersifat menunggu kebijakan lanjutan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan serta penempatan petugas SPPG yang akan diangkat menjadi PPPK.
Berdasarkan data per November 2025, di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat sebanyak 78 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dari jumlah tersebut, 73 dapur tekah aktif beroperasi, sementara 5 lainnya dalam tahap evaluasi. Dari jumlah tersebut Sebanyak 226.044 penerima manfaat telah dilayani, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMA/sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. (*)
