KabarBaik.co – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, mengajak percepatan program literasi dan inklusi keuangan yang menyasar langsung ke desa-desa pelosok. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan reses ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Timur, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Dalam kesempatan tersebut, Senator Nawardi membagikan hasil kunjungannya ke sentra usaha masyarakat di Madura, salah satunya usaha krupuk puli di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, serta krupuk udang di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
Senator Ahmad Nawardi mengungkapkan bahwa meskipun usaha-usaha tersebut berjalan dengan baik bahkan mampu mengirim produk hingga luar Madura, namun para pelaku usaha menghadapi kendala besar dalam hal permodalan. Banyak di antaranya yang masih mengandalkan pinjaman pribadi, seperti meminjam dari keluarga, karena kesulitan mengakses pembiayaan yang aman dan legal.
“Warga di Daleman dan Sreseh memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan usaha. Banyak yang ingin mengembangkan usaha kecil, seperti misalnya ternak, pengolahan hasil laut, atau warung, namun mereka bingung bagaimana cara mendapatkan pinjaman yang aman dan legal. Ini yang perlu kita bantu,” ujar Nawardi.
Senator Nawardi menekankan pentingnya peran OJK serta lembaga jasa keuangan seperti BRI, Pegadaian, dan PNM, untuk tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan, tetapi juga berperan sebagai pendamping edukatif di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa literasi keuangan harus dilakukan secara langsung dan praktis, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat desa.
“Literasi keuangan harus dilakukan secara langsung, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bukan hanya teori, tetapi juga praktik seperti cara mengajukan pinjaman, memahami bunga, menghindari pinjaman online ilegal, serta cara membuat rencana keuangan yang sederhana,” tegas Senator Nawardi.
Untuk itu, Senator Nawardi merekomendasikan agar program literasi keuangan ini difokuskan di desa-desa yang memiliki potensi ekonomi lokal, dengan didampingi oleh fasilitator dari lembaga keuangan. Pendampingan ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang berkelanjutan tentang pengelolaan keuangan yang baik dan sehat.
“Saya akan terus mendorong agar program literasi keuangan ini masuk dalam agenda nasional. Jangan sampai masyarakat desa hanya menjadi sasaran pasar, tetapi tidak diberi pemahaman yang memadai. Kami ingin rakyat desa bisa berdikari secara finansial dan memiliki akses yang jelas serta aman dalam mengelola keuangan mereka,” pungkas Nawardi.(*)
