KabarBaik.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan rencana revitalisasi Pasar Tawangmangu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan fiskal daerah membuat Pemkot bersama DPRD Kota Malang membidik pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, pengajuan pendanaan revitalisasi pasar tersebut saat ini masih berproses di pemerintah pusat. “Masih proses di Kementerian Perdagangan,” ujar Eko, Jumat (16/1).
Eko menjelaskan, pada Jumat (9/1) lalu, Pemkot Malang bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan anggota DPRD Kota Malang telah melakukan koordinasi ke Jakarta. Rombongan mendatangi Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas rencana revitalisasi Pasar Tawangmangu.
Dalam perencanaannya, Pasar Tawangmangu akan ditata lebih modern tanpa meninggalkan ciri khas pasar tradisional. Konsep revitalisasi tersebut dirancang menyerupai penataan Pasar Klojen yang lebih tertib, nyaman, dan multifungsi. “Pedagang tetap bisa berjualan seperti biasa. Nantinya juga akan diakomodir unit usaha lain seperti kafe dan ruang interaksi publik,” jelasnya.
Menurut Eko, revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bertujuan menghadirkan inovasi agar pasar kembali ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, rencana revitalisasi tersebut disambut positif oleh para pedagang. Salah satu pedagang Pasar Tawangmangu, Baroji, menilai kondisi pasar saat ini sudah kurang nyaman. “Pasarnya terkesan kumuh. Kalau hujan, jalannya becek. Dulu sering banjir karena tidak ada saluran air. Sekarang sudah ada, tapi tetap perlu pembenahan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti aspek keamanan dan kenyamanan pasar, terutama di beberapa titik yang dinilai rawan. “Kami berharap pasar bisa lebih nyaman dan aman, baik untuk pedagang maupun pembeli,” ujarnya.
Baroji menjelaskan, meski pedagang rutin membayar retribusi, manfaat yang dirasakan belum sebanding. “Retribusi naik terus, tapi belum terasa kembali ke kami. Saya bayar Rp4.000 per hari,” tandasnya. (*)
