KabarBaik.co, Surabaya – Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur merekomendasikan hari Rabu sebagai waktu paling ideal untuk penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil riset digital yang menangkap preferensi dan persepsi masyarakat terhadap skema kerja fleksibel.
Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur, Suko Widodo, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemantauan percakapan publik di media sosial untuk mengetahui respons masyarakat terhadap wacana penentuan hari WFH. “Pilihan hari Rabu kita tanyakan kepada netizen dan dominan mereka menghendaki hari itu sebagai pilihan tepat bagi ASN untuk WFH,” ujarnya, Minggu (5/4).
Menurutnya, penempatan WFH di tengah pekan dinilai lebih strategis karena mampu menjaga ritme kerja pegawai sekaligus menghindari persepsi negatif terkait kedisiplinan. Ia menilai opsi hari Jumat justru berisiko disalahgunakan. “Kalau hari Jumat, pasti akan dimanfaatkan untuk long weekend dan itu berisiko menurunkan produktivitas,” tegasnya.
Temuan tersebut diperkuat oleh analisis dari Kepala Laboratorium Integrated Digital Research FISIP UPN Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto. Ia mengungkapkan bahwa dari 7.738 komentar netizen yang dianalisis, mayoritas menunjukkan kekhawatiran serupa. “Jika WFH dilakukan hari Jumat, justru akan menambah libur. Akhirnya bukan bekerja, malah beraktivitas di luar,” jelas Irwan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek fleksibilitas kerja, tetapi juga dampak kebijakan terhadap efisiensi energi dan mobilitas. Beberapa warganet bahkan mendorong pemerintah untuk mengombinasikan kebijakan WFH dengan penguatan transportasi publik atau penggunaan sepeda.
Berdasarkan tren percakapan hingga awal April 2026, hari Rabu menjadi pilihan paling dominan, disusul Kamis dan Jumat. Posisi Rabu yang berada di tengah pekan dinilai mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan kebutuhan fleksibilitas. “Rabu menjadi pilihan tertinggi dalam data, karena posisinya jauh dari akhir pekan,” tambahnya.
ISKI Jatim menilai, hasil riset berbasis media sosial ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adaptif. Dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kebijakan WFH diharapkan tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di tengah publik. (*)
