KabarBaik.co – Peta jalan pembangunan Kabupaten Gresik lima tahun ke depan mulai digambar ulang. Dalam Forum Umum Konsultasi Publik yang digelar di Kantor Pemkab Gresik, Jumat (21/3), Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus bergerak seirama dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
Langkah ini bukan sekadar menyesuaikan arah, tetapi memastikan setiap kebijakan di Gresik menopang visi nasional: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih merata.
“Kami tak ingin Gresik hanya jadi penonton dalam arus pembangunan nasional. Setiap kebijakan yang kami rancang harus konkret, berpihak pada rakyat, dan sejalan dengan Asta Cita,” ujar Gus Yani, sapaan akrabnya.
Menurunkan angka kemiskinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membangun infrastruktur yang lebih kokoh menjadi misi utama Pemkab Gresik. Di forum ini, Bupati membeberkan strategi besar, mulai dari proyek pelebaran Kali Lamong sepanjang 44,8 kilometer untuk mengatasi banjir tahunan, hingga rencana ambisius membangun Lintas Rel Terpadu (LRT) yang akan menghubungkan Gresik dengan daerah sekitar.
Sampah yang selama ini menjadi momok, kini dicanangkan menjadi energi. Pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) bakal dioptimalkan, menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif.
Di sektor layanan publik, efisiensi anggaran menjadi sorotan utama, terutama untuk perbaikan fasilitas kesehatan di RS Gresik dan pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan warga.
“Jangan sampai ada anak Gresik yang kesulitan mengakses pendidikan karena sekolah penuh atau fasilitasnya kurang layak. Begitu juga dengan layanan kesehatan, harus benar-benar bisa diandalkan,” tegasnya.
Dalam perumusan RPJMD, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Eddy Hadisiswoyo, menegaskan bahwa setiap target yang dipatok harus berdasar pada kondisi keuangan daerah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melonjak ke angka 78,93 persen pada 2030.
Namun, bukan rahasia lagi bahwa tantangan fiskal selalu menjadi batu sandungan. Dengan kondisi keuangan daerah yang harus dikelola hati-hati, Pemkab Gresik dituntut lebih cermat dalam merancang kebijakan agar tak sekadar ambisius di atas kertas.
Tak ingin perencanaan ini hanya jadi dokumen formalitas, forum ini mengundang berbagai elemen, seperti dari Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir, jajaran pimpinan DPRD, hingga perwakilan Bappeda kota/kabupaten tetangga dan organisasi masyarakat.
“Musrenbang dan forum ini bukan sekadar ritual tahunan. Kami ingin memastikan suara rakyat benar-benar masuk ke dalam kebijakan yang akan diambil,” ujar Eddy.
Mimpi besar Gresik sudah ditetapkan. Namun, perjalanan menuju 2030 bukan sekadar soal visi, melainkan eksekusi di lapangan. Gresik sedang menata langkah, dan waktu akan menguji sejauh mana strategi ini benar-benar berpihak pada rakyat.(*)
