KabarBaik.co – Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Gresik pada Maret 2025 turun menjadi 138,55 ribu jiwa atau 9,95 persen. Untuk pertama kalinya, angka tersebut menyentuh satu digit sekaligus menjadi yang terendah dalam 12 tahun terakhir.
Meski begitu, BPS juga mencatat garis kemiskinan naik dari Rp 608.828 per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp 635.154 pada periode yang sama tahun ini.
BPS menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan antara lain dipengaruhi intervensi sejumlah program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah.
Program tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga program ‘Gresik Seger’.
Menanggapi capaian ini, Imam Syaifudin, anggota Komisi IV DPRD Gresik, menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan bukan hasil instan.
“Tahun ini menjadi 9,95 persen, terendah selama 12 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya menjadi satu digit dan sesuai target RPJMD 2021-2025. Capaian ini tidak ‘sulapan’ dan tidak serta-merta membuat kita bangga, tapi justru harus lebih maksimal lagi meningkatkan kinerja baik legislatif maupun eksekutif,” ujarnya, Sabtu (11/10).
Imam menilai kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas program bantuan sosial, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan pendukung lain.
“Berbagai kebijakan mulai dari intervensi berbentuk bansos maupun kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat miskin, maupun kegiatan pendukung seperti pembangunan akses jalan. Jadi pengentasan kemiskinan adalah tugas multisektor,” kata dia.
Menurut Imam, sinergitas antar pihak harus semakin diperkuat agar angka kemiskinan di Kabupaten Gresik terus menurun. Salah satu langkah yang sedang dipacu adalah percepatan pemetaan pendataan melalui aplikasi Gresik Soya.
“Kita targetkan bulan ini harus rampung semua supaya akar masalah kemiskinan perlahan segera ada solusinya,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Gresik, lanjutnya, bakal terus mendorong mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih optimal dalam merencanakan kegiatan yang memberi dampak nyata pada masyarakat. “Secara otomatis itu menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat,” kata Imam.(*)
