BELAKANGAN ini, kita sering membaca atau mendengar berita di media tentang nilai tukar Rupiah yang terus merosot terhadap Dolar Amerika Serikat. Hari ini, 19 Mei 2027, angkanya bahkan sudah menyentuh Rp 17.700 per Dolar. Padahal, dalam rancangan anggaran negara (APBN), pemerintah awalnya mematok posisi aman di kisaran Rp 16.500. Artinya, ada selisih pelemahan yang cukup tajam sebesar Rp 1.200.
Bagi sebagian orang, berita ini mungkin terdengar membosankan dan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. “Ah, itu kan urusan orang kaya, urusan pemerintah, atau urusan mereka yang suka belanja ke luar negeri. Kita hidup di daerah, belanjanya pakai Rupiah, jadi tidak berpengaruh!”
Anggapan itu keliru besar. Rupiah yang melemah ibarat badai di laut lepas. Riaknya mungkin terasa jauh di pusat keuangan, tetapi ombaknya pelan-pelan akan menggulung sampai ke dapur rumah kita.
Sebelum melihat dampaknya ke dompet rakyat, mari bedah dulu apa yang terjadi pada uang negara (APBN). Dalam dunia ekonomi, setiap pelemahan Rupiah sebesar Rp 100 secara rata-rata akan membuat pengeluaran negara meningkat lebih besar dibanding pendapatannya, sehingga menciptakan “lubang” atau defisit neto sekitar Rp 800 miliar.
Jika Rupiah anjlok sebesar Rp 1.200 dari target awal, maka tambahan belanja negara diperkirakan melonjak sekitar Rp 60 triliun, terutama untuk menambal subsidi energi dan membayar bunga utang luar negeri.
Di sisi lain, memang ada tambahan pemasukan negara yang diperkirakan naik sekitar Rp 50,4 triliun, misalnya dari setoran ekspor komoditas dan migas. Namun, setelah dikurangi pembengkakan belanja, tetap muncul “lubang baru” berupa tambahan defisit sekitar Rp 9,6 triliun.
Secara aturan hukum, posisi tersebut memang masih tergolong “aman” karena belum melewati batas maksimal defisit negara. Pemerintah pun memiliki cara standar untuk menutup kekurangan itu, yakni menambah utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Namun, situasi ini tidak sesederhana “tinggal utang lalu beres”. Utang baru yang diambil saat Rupiah melemah biasanya memiliki biaya bunga lebih mahal. Akibatnya, di masa depan, semakin banyak uang rakyat dalam APBN yang hanya tersedot untuk membayar cicilan dan bunga utang.
Lalu, bagaimana “lubang” triliunan rupiah di atas kertas itu berubah menjadi “penyakit” yang memukul kehidupan rakyat sehari-hari? Berikut efek dominonya. Setidaknya, ada delapan “penyakit” kurs yang langsung menyerang:
1. Harga Barang Pokok Pelan-Pelan Naik
Sadar atau tidak, banyak makanan yang kita konsumsi sehari-hari ternyata masih bergantung pada impor. Tahu dan tempe yang kita makan? Kedelainya mayoritas impor. Mi instan dan roti? Gandumnya impor. Belum lagi bawang putih, daging sapi, hingga susu formula.
Para importir membeli semua itu menggunakan Dolar AS. Ketika Rupiah melemah, mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang dalam jumlah yang sama. Agar tidak merugi, harga jual pun dinaikkan. Akibatnya, harga-harga di pasar dan minimarket ikut merangkak naik.
2. Dilema Harga BBM dan Sembako
Agar harga Pertalite, LPG 3 kg, dan tarif listrik tidak naik, pemerintah menambal selisih biayanya melalui subsidi. Masalahnya, minyak mentah dan gas dibeli menggunakan Dolar. Saat Rupiah anjlok ke Rp 17.700, biaya subsidi ikut membengkak hingga puluhan triliun rupiah.
Pemerintah akhirnya dihadapkan pada dua pilihan pahit: menaikkan harga BBM yang dapat memicu kenaikan harga berbagai barang, atau menahan harga tetapi harus menambah utang baru dalam jumlah besar.
3. Jebakan Utang Negara yang Mengurangi Hak Rakyat
Pemerintah tidak memiliki pohon uang. Cara negara membayar cicilan dan bunga utang yang membengkak akibat kurs adalah melalui pajak. Ketika porsi APBN habis untuk membayar utang dan bunganya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki sekolah, atau menambah Bantuan Sosial (Bansos) terpaksa dipangkas.
4. Ancaman PHK di Depan Mata
Pabrik-pabrik di Indonesia—mulai dari tekstil, obat-obatan, elektronik, hingga perakitan motor—masih banyak bergantung pada bahan baku impor. Saat Dolar terlalu mahal, biaya produksi melonjak drastis. Jika barang mereka tidak laku karena harganya terlalu tinggi, perusahaan akan mulai melakukan efisiensi. Langkah terakhirnya adalah pengurangan karyawan alias PHK.
5. Biaya Berobat dan Harga Obat Makin Mahal
Ini dampak yang paling mengerikan namun jarang disadari. Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa sekitar 90% hingga 95% bahan baku obat masih harus diimpor.
Ketika Dolar mahal, harga obat-obatan—mulai dari parasetamol hingga obat jantung dan diabetes—ikut naik. Alat-alat medis canggih di rumah sakit juga mayoritas barang impor. Jika biaya operasional rumah sakit membengkak, keuangan BPJS Kesehatan pun ikut tertekan, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Biaya Pendidikan Ikut Terkerek
Kampus dan sekolah, terutama yang berbasis teknologi atau sains, membutuhkan banyak alat laboratorium, bahan kimia praktikum, dan buku referensi internasional yang dibeli menggunakan Dolar.
Saat biaya operasional pendidikan naik, Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun sumbangan sekolah rentan ikut meningkat. Bahkan harga buku tulis bisa ikut naik karena beberapa bahan kimia industri kertas masih mengandalkan impor.
7. Cicilan Kendaraan dan Gadget Terancam Macet
Bagi pekerja yang mengandalkan kendaraan dan teknologi untuk mencari nafkah—seperti ojek online atau kurir—pelemahan Rupiah membuat harga suku cadang motor menjadi lebih mahal.
Begitu pula dengan gadget atau HP yang komponennya mayoritas impor. Harga HP baru akan melonjak, dan biaya servis pun ikut menguras kantong.
8. Suku Bunga Kredit Bank Naik
Untuk menahan agar Rupiah tidak merosot makin dalam, Bank Indonesia biasanya mengambil langkah menaikkan suku bunga acuan. Efek dominonya, bank-bank ikut menaikkan bunga pinjaman.
Bagi masyarakat yang memiliki cicilan KPR dengan bunga mengambang (floating rate) atau kredit modal usaha, tagihan bulanan berpotensi ikut membengkak.
Sebuah Catatan Kritis
Melihat rentetan dampak di atas, ada satu pesan penting yang harus digarisbawahi: beban krisis ini tidak boleh begitu saja digeser ke pundak rakyat.
Ketika Rupiah anjlok hingga menyentuh Rp 17.700 dan meleset jauh dari target APBN, itu menjadi sinyal serius mengenai rapuhnya stabilitas mata uang dan ketahanan ekonomi nasional.
Stabilitas Rupiah bukan sekadar angka statistik di meja para menteri, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi isi piring nasi rakyat. Ketika benteng itu jebol, pemerintah tidak bisa hanya meminta rakyat untuk “memaklumi situasi global” atau “hidup hemat”.
Ada tanggung jawab besar yang harus dijawab para pembuat kebijakan.
Pertama, Kemandirian Ekonomi: Mengapa setelah puluhan tahun merdeka, bahan baku obat masih 95% impor? Mengapa kedelai, gandum, dan komponen industri utama masih bergantung pada Dolar? Ini menunjukkan bahwa agenda hilirisasi dan kemandirian ekonomi belum benar-benar terwujud.
Kedua, Amanat Menghentikan Pemborosan: Di saat rakyat dipaksa menghadapi kenaikan harga dan ancaman beban utang, pemerintah wajib memberi teladan. Proyek-proyek besar yang tidak mendesak semestinya ditunda, dan pemborosan birokrasi harus dihentikan. Anggaran negara harus difokuskan untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan memperkuat jaring pengaman sosial.
Analisis mengenai “penyakit” akibat merosotnya Rupiah ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengajak masyarakat pesimis. Justru sebaliknya.
Narasi ini adalah bentuk kejujuran agar semua pihak sadar terhadap realitas ekonomi yang sedang terjadi. Ketika tahu ada badai yang mendekat, kita tidak perlu panik, melainkan bersiap memakai payung dan merapatkan barisan.
Di tingkat rumah tangga, kita bisa mulai lebih bijak mengatur prioritas: menunda kebutuhan tersier dan mengamankan kebutuhan primer. Kita juga bisa membantu menahan tekanan terhadap Dolar dengan cara sederhana, yaitu lebih mencintai dan membeli produk lokal buatan UMKM sendiri dibanding barang impor.
Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi. Kita tidak boleh pesimis, tetapi juga wajib bersikap kritis.
Rakyat siap bergotong royong dan berhemat untuk bertahan hidup. Namun, pemerintah juga harus membayarnya dengan kinerja yang kompeten, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan akuntabilitas yang nyata. Jangan biarkan rakyat terus menanggung akibat dari kemungkinan adanya kelalaian tata kelola pemerintah. (*)
