KabarBaik.co, Jakarta – Bima. Kata ini dalam beberapa hari terakhir menjadi atensi nasional. Nama itu bukan tokoh dalam pewayangan, melainkan satu wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada 13 Februari 2026, Kabupaten/Kota Bima mengalami satu hari yang ironis dan menyedihkan sekaligus. Krisis narkoba dan campak.
Pagi hingga siang, pemerintah daerah melalui rapat koordinasi di ruang Sekda menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit campak. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) menunjukkan 306 kasus terkonfirmasi sejak Oktober 2025 hingga akhir Januari 2026. Satu anak meninggal dunia akibat komplikasi. Lebih dari 66 persen penderita adalah balita usia 1–5 tahun, sisanya tersebar di kelompok usia di bawah 1 tahun dan 6–12 tahun.
Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy dalam sebuah pernyataannya di media menegaskan, keputusan KLB itu diambil karena tren peningkatan kasus yang signifikan dalam empat bulan terakhir. Langkah darurat seperti imunisasi respons outbreak (ORI) door-to-door harus segera digalakkan di 18 kecamatan, terutama di wilayah pegunungan yang aksesnya sulit seperti Donggo, Lambu, Langgudu, dan Tambora.
Sore hari, kabar buruk lain datang dari Jakarta. Bareskrim Polri secara resmi menetapkan AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif, sebagai tersangka kasus narkotika. Penetapan ini menyusul gelar perkara pada hari yang sama. Dari penggeledahan, penyidik menemukan koper berisi 16,3 gram sabu, 49 butir ekstasi, 19 butir alprazolam, 2 butir happy five, dan 5 gram ketamin.
Hasil tes rambut (hair follicle) positif metamfetamin, meski tes urine sempat dikabarkan negatif. AKBP Didik Putra Kuncoro diduga menerima aliran dana Rp1 miliar dari bandar berinisial “Koko Erwin” atau “E” sejak 2025, dengan narkoba tersebut rencananya untuk diedarkan di wilayah Sumbawa, termasuk kabupaten/kota Bima.
Skandal besar ini bermula dari penangkapan Bripka Karol (anggota Polres Bima Kota) bersama istrinya akhir Januari 2025, lalu mengarah ke AKP Malaungi (eks Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota). Rumah dinasnya digeledah dan ditemukan 488 gram sabu. Malaungi pun sudah dipecat tidak hormat pada 9 Februari.
Dua peristiwa tersebut mungkin tampak terpisah. Namun, sejatinya masih saling terkait dalam satu benang merah: alarm runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi yang seharusnya menjadi pelindung.
Di Kabupaten Bima yang termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), program imunisasi campak sudah menghadapi tantangan berat. Medan pegunungan ekstrem, banjir berulang, serta keraguan masyarakat pascapandemi.
Kini, pada saat petugas puskesmas dan relawan vaksinator harus datang dari rumah ke rumah untuk membujuk orang tua agar anak-anak mereka mau divaksin MR, berita bahwa ada pimpinan kepolisian ternyata terlibat dalam peredaran sabu justru meledak di media.
Di komunitas adat seperti Dou Donggo di lereng Tambora, yang secara historis punya sikap hati-hati terhadap “orang luar” dan program pemerintah, tentu distrust ini semakin dalam. Masyarakat pun bertanya: jika aparat penegak hukum yang bertugas melindungi dari narkoba malah menjadi bagian dari masalah, mengapa harus percaya pada program kesehatan pemerintah?
Pola demikian bukan hal baru. Di banyak daerah 3T, skandal korupsi atau penyalahgunaan wewenang aparat sering memperburuk vaccine hesitancy, membuat upaya jemput bola imunisasi semakin sulit. Akibatnya, anak-anak rentan terhadap komplikasi campak seperti pneumonia, infeksi otak (ensefalitis), hingga kematian atau cacat permanen seperti tuli.
Ironinya terasa pahit. Polisi seharusnya menjadi bagian dari benteng melawan narkoba yang merusak generasi muda, tapi justru oknum di puncak komando wilayah terseret. Di saat yang sama, ratusan balita terancam penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi sederhana.
Pemkab Bima dan Dinkes NTB kini berupaya keras dengan melibatkan TNI, MUI, tokoh agama, dan adat untuk sosialisasi vaksin. Namun, tantangan terbesar sejatinya bukan lagi logistik, melainkan membangun kembali kepercayaan yang retak.
Bima sedang diuji. Dua krisis ini bisa menjadi titik balik sekaligus cermin nasional: pembersihan internal Polri yang transparan, plus pendekatan kesehatan yang lebih melibatkan tokoh lokal, atau justru memperpanjang bayang-bayang skeptisisme yang membuat penanganan kesehatan dan keamanan semakin rumit.
Generasi muda Dou Mbojo pantas mendapat perlindungan yang sebenarnya, dari narkoba maupun penyakit yang jelas-jelas bisa dicegah. Asalkan mau! (*)
