KabarBaik.co – Menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025, Forkopimda Jombang menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat” di ruang rapat Bung Tomo, Senin (8/12).
Kegiatan ini diikuti sejumlah pejabat daerah, mulai dari Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekda Agus Purnomo, Kapolres Ardi Kurniawan, Ketua DPRD Hadi Admaji, Kepala Kejari Dyah Ambarwati, hingga perwakilan Kejati Jatim dan OPD.
Dalam paparannya, Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati, menekankan bahwa peringatan Harkodia tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus menjadi bagian dari komitmen panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya.
Dyah menjelaskan, praktik korupsi berdampak luas pada masyarakat, mulai dari tersendatnya pelayanan publik hingga rendahnya kualitas infrastruktur. “Karena itu, Kejaksaan menegaskan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam pencegahan korupsi, tidak hanya penindakan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyampaikan bahwa peringatan Harkodia menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini pemerintahan. “Jangan putus asa melihat kondisi korupsi di Indonesia. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap dapat membantu mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” kata Salmanudin.
Salmanudin menjelaskan, tema Harkodia 2025 sejalan dengan komitmen Pemkab Jombang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk di tingkat desa. Upaya itu diwujudkan melalui reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi kerja seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat yang terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan. Semoga upaya bersama ini memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jombang,” ujarnya.
Pemkab Jombang berharap, sinergi lintas lembaga yang terbangun melalui FGD ini dapat memperkuat langkah pemberantasan korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih bersih serta berorientasi pada kemakmuran masyarakat. (*)
