KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Dari total anggaran tersebut, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapatkan porsi terbesar sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, anggaran sektor kesehatan dialokasikan sebesar Rp 1,26 triliun di luar belanja gaji aparatur sipil negara (ASN). Padahal, sesuai regulasi, sektor ini hanya diwajibkan menerima alokasi minimal 10 persen atau sekitar Rp 533 miliar.
Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 727 miliar yang bertujuan untuk memastikan akses serta kualitas layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 2,38 triliun atau setara 36,63 persen dari total belanja daerah.
Jumlah tersebut meningkat Rp 1,09 triliun dibandingkan batas minimal yang seharusnya hanya Rp 1,29 triliun. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Sementara di sektor infrastruktur juga mendapatkan perhatian besar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer. Nilai ini lebih tinggi Rp 210 miliar dibandingkan ketentuan minimal sebesar Rp 2,14 triliun atau 40 persen.
Anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas demi mendukung produktivitas masyarakat,” tegas Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti, Sabtu (17/1).
Dengan postur APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis pembangunan daerah dapat terus berjalan secara inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten. (*)
