KabarBaik.co, Jakarta — Di tengah khidmatnya rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senator Ahmad Nawardi menyampaikan pandangan serta catatan mendalam.
Sebagai wakil rakyat dari daerah, Nawardi dengan tegas menekankan bahwa setiap capaian makroekonomi, kebijakan fiskal, maupun reformasi struktural nasional harus mampu menghadirkan keadilan distributif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.
Ketua Komite IV DPD RI ini memandang bahwa pidato kenegaraan tahun ini memberikan optimisme tersendiri, terutamanya melalui perbaikan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel. Dalam aspek pengawasan keuangan negara, ia memberikan apresiasi tinggi atas efektivitas tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sepanjang tahun 2025 yang berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga mencapai Rp 112 triliun.
Capaian ini kian membanggakan dan mengharumkan nama bangsa di kancah global tatkala BPK dipercaya secara aklamasi memegang kepemimpinan strategis internasional, yakni sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk periode 2028–2031 serta United Nations Board of Auditors untuk periode 2026–2032.
Nawardi turut mencermati transformasi signifikan di tubuh BUMN yang berdampak langsung terhadap kesehatan fiskal nasional. Kebijakan strategis perampingan korporasi pelat merah dari yang semula berjumlah 1.074 entitas menuju target maksimal 300 entitas pada akhir Desember 2026 dinilai sukses memangkas beban biaya overhead secara masif, menghasilkan penghematan anggaran hingga melampaui Rp 50 triliun.
Efisiensi luar biasa ini berkolerasi linear dengan lonjakan dividen bersih BUMN setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menembus angka Rp 138 triliun pada tahun 2025 mencatatkan kenaikan fantastis sebesar 160% serta diproyeksikan terus meroket hingga menyentuh Rp 200 triliun pada tahun 2026 tanpa sokongan PMN sama sekali.
Dari sudut pandang makroekonomi, kebijakan fiskal dan iklim investasi nasional menunjukkan ketahanan yang impresif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga pada jalur positif, tercatat tumbuh sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026 dan melanjutkan tren stabil pada angka 5,45% di semester pertama tahun yang sama.
Momentum pertumbuhan ini ditopang oleh realisasi investasi tahun 2025 yang sukses membukukan Rp 931 triliun serta menyerap lebih dari 2,7 juta lapangan kerja baru, yang kemudian dilanjutkan pada semester pertama 2026 dengan perolehan investasi menyentuh angka Rp 1.000 triliun dan menciptakan lebih dari 2,4 juta lapangan kerja.
Namun demikian, Senator Nawardi memberikan penekanan khusus yang menjadi prinsip utamanya sebagai wakil daerah: seluruh gelombang investasi besar dan tren pertumbuhan positif tersebut tidak boleh hanya berhenti di angka-angka statistik nasional atau berpusat di perkotaan saja. Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa denyut perekonomian ini terdistribusi secara berkeadilan, mendongkrak sektor riil, membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak muda lokal, serta menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di berbagai kabupaten/kota di seluruh penjuru nusantara.
Pembangunan yang inklusif harus memastikan daerah tidak tertinggal dari arus kemajuan nasional. Transformasi struktural juga terlihat nyata dalam pengelolaan komoditas strategis melalui kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Berfungsi sebagai pintu tunggal ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, DSI terbukti tangguh dalam mengamankan devisa ekspor senilai 14 miliar dolar AS sekaligus mengidentifikasi potensi tambahan devisa sebesar 5 miliar dolar AS dari penyesuaian harga dalam kurun waktu singkat yakni 2 bulan 13 hari.
Menutup catatannya, Nawardi menaruh perhatian besar pada stabilitas dan pendalaman sektor keuangan kerakyatan. Inisiatif strategis melalui pengembangan Bank Emas Indonesia yang diinisiasi oleh Pegadaian bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) kini telah sukses mengelola sekitar 153 ton emas dengan valuasi mencapai Rp 360 triliun atau setara 20 miliar dolar AS, di mana PT Pegadaian sukses mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 84,4%.
Melalui kewenangan konstitusionalnya sebagai anggota DPD RI, Nawardi berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan strategis negara senantiasa berpihak pada penguatan ekonomi domestik, perluasan kesempatan kerja, dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat di daerah. (*)
