KabarBaik.co, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi instrumen perjuangan nyata untuk memeratakan kesejahteraan.
Nawardi menyoroti pentingnya memastikan likuiditas perbankan dan aksesibilitas kredit mengalir hingga ke pedagang cilik di tingkat desa.
Nawardi mengapresiasi visi Presiden yang memandang APBN bukan sekadar dokumen teknis, melainkan alat untuk melindungi rakyat. Ia menekankan bahwa semangat ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan moneter dan fiskal yang berpihak pada daerah.
”Presiden Prabowo dengan sangat tegas menyatakan bahwa APBN adalah alat perjuangan bangsa. Kami di DPD RI menagih agar perjuangan ini dirasakan langsung oleh pedagang cilik di pasar-pasar desa dan pelosok daerah. Agar ekonomi tumbuh mencapai target 5,8% – 6,5%, maka arus likuiditas tidak boleh menumpuk di pusat, tapi harus dipompa hingga ke desa-desa,” ujar Nawardi, Kamis (21/5).
Menanggapi poin paparan Presiden mengenai penguatan sektor keuangan dan inklusivitas, Senator Nawardi mendesak adanya jaminan likuiditas perbankan yang sehat untuk mendukung pembiayaan domestik, khususnya bagi sektor riil di daerah.
”Salah satu kunci agar desa menjadi pusat pertumbuhan adalah aksesibilitas kredit. Kita bicara tentang pedagang cilik, pelaku usaha ultra mikro yang selama ini dianggap unbankable. Kebijakan fiskal 2027 harus mampu memaksa sistem perbankan kita lebih inklusif. Jangan hanya korporasi besar yang menikmati likuiditas melimpah, sementara pedagang cilik di daerah kesulitan hanya untuk mendapatkan modal kerja kecil,” tegasnya.
Nawardi secara khusus menggarisbawahi data paparan mengenai efisiensi cost of fund yang diarahkan untuk menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini menurutnya harus menjadi prioritas utama guna menekan angka kemiskinan di daerah yang ditargetkan turun ke level 6,0% – 6,5%.
”Penurunan bunga KUR untuk sektor Ultra Mikro (UMi) adalah ‘senjata’ utama dalam perjuangan ekonomi ini. Jika pedagang cilik di desa mendapatkan modal dengan bunga rendah dan proses yang mudah, maka kemiskinan ekstrem akan lebih cepat terhapus. Kita ingin melihat ekosistem di mana perbankan hadir menjemput bola ke desa-desa, bukan menunggu di balik meja dengan syarat birokrasi yang rumit,” tambah Senator asal Jawa Timur ini.
Menutup pernyataannya, Nawardi memastikan Komite IV DPD RI akan mengawal postur Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dalam RAPBN 2027 agar sejalan dengan misi kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dipaparkan Presiden.
”Perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Kami akan mengawal agar kebijakan likuiditas dan kredit ini benar-benar terdistribusi secara adil. Target Rasio Gini 0,362 – 0,367 hanya bisa tercapai jika akses modal bagi pedagang cilik di desa diperlakukan setara dengan kemudahan yang didapat oleh pengusaha besar di kota,” pungkas Nawardi. (*)
