KabarBaik.co, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran yang mulai terjadi sejak 3 Agustus 2026 tersebut dilaporkan meluas hingga sekitar 176 hektare.
Kebakaran itu memaksa Balai Besar TNBTS menutup seluruh akses kunjungan wisata melalui pintu masuk di Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang mulai 8 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Keselamatan masyarakat, pengunjung, petugas, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat adat Tengger harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung langkah penutupan seluruh akses wisata apabila diperlukan untuk menjamin keselamatan publik sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan pemadaman secara maksimal,” ujar Nawardi, Rabu (5/8).
Menurutnya, penanganan kebakaran Bromo memerlukan respons cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Balai Besar TNBTS, relawan, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi di lapangan, termasuk dalam pemadaman darat, operasi udara, pemantauan titik api, pengamanan kawasan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Tim gabungan sebelumnya telah mengerahkan operasi darat serta helikopter water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.
“Saya meminta agar dibentuk dan diperkuat posko terpadu yang bekerja secara efektif, dengan pembagian tugas yang jelas dan saluran komunikasi yang terintegrasi. Masyarakat harus memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan kebakaran, wilayah yang terdampak, status penutupan kawasan, jalur evakuasi, serta larangan atau pembatasan aktivitas di sekitar lokasi kebakaran. Jangan sampai terjadi simpang siur informasi yang dapat membahayakan masyarakat dan menghambat proses penanganan,” tegasnya.
Nawardi juga meminta agar kebutuhan petugas dan masyarakat terdampak dipastikan terpenuhi. Dukungan berupa air bersih, makanan, perlengkapan keselamatan, layanan kesehatan, serta kebutuhan logistik lainnya harus disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Di samping itu, pemerintah perlu menyiapkan skema pemulihan ekonomi bagi pelaku jasa wisata, UMKM, petani, pengemudi, pelaku homestay, dan masyarakat lokal yang terdampak oleh penutupan kawasan wisata.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pemerintah harus memikirkan pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Para pelaku usaha dan masyarakat lokal yang kehilangan pendapatan akibat penutupan kawasan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional agar mereka tidak menanggung beban krisis ini sendirian,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemulihan kawasan Bromo harus dilakukan berdasarkan kajian teknis dan prinsip kelestarian lingkungan. Pemantauan terhadap kualitas udara, kondisi tanah, keanekaragaman hayati, sumber air, serta potensi munculnya titik api baru perlu dilakukan secara berkala. Setelah kondisi dinyatakan aman, rehabilitasi ekosistem harus melibatkan pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, ahli lingkungan, masyarakat adat Tengger, kelompok masyarakat, serta pelaku pariwisata.
“Kawasan Bromo bukan hanya destinasi wisata, melainkan ruang hidup masyarakat dan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, langkah pemulihan harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan masyarakat adat Tengger serta pemangku kepentingan lokal. Kearifan lokal harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan,” ujar Nawardi.
“Kita harus memastikan bahwa kejadian ini tidak berulang dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem pencegahan, memperluas edukasi kepada masyarakat dan wisatawan, memastikan ketersediaan sarana pemadaman, serta membangun tata kelola pariwisata yang selaras dengan daya dukung lingkungan. Keselamatan manusia dan kelestarian alam harus berjalan beriringan,” pungkasnya. (*)
