KabarBaik.co – Upaya Pemkab Sidoarjo dalam memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025. Melalui acara gebyar yang digelar di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Rabu (10/12).
Pemkab Sidoarjo menampakkan keseriusannya membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua kalangan.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya persoalan fasilitas, tetapi menyangkut hak dasar setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Setiap anak memiliki potensi. Tugas kita memastikan mereka mendapatkan ruang yang sama untuk berkembang,” kata Mimik di depan ratusan peserta dan pendamping.
Pemkab Sidoarjo melalui Dispendikbud terus menyempurnakan strategi pendidikan inklusif. Program pelatihan guru, penguatan sekolah inklusi, dan kerja sama dengan praktisi disabilitas menjadi rangkaian upaya yang kini sedang diperluas agar layanan pendidikan semakin mudah dijangkau.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Dr. Tirto Adi, mengungkapkan bahwa Sidoarjo bukan pemain baru dalam pendidikan inklusif. Kabupaten ini sudah memiliki regulasi yang mendukung jauh sebelum aturan nasional diterbitkan.
“Sejak 2011 kami telah memiliki Perbup tentang Pendidikan Khusus. Penghargaan nasional juga pernah diraih sebagai daerah yang konsisten mengembangkan sekolah inklusif,” ujarnya.
Keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi bagian penting dari sistem pelayanan inklusif. Tirto menyebut bahwa berbagai inovasi yang diterapkan membuat proses layanan lebih terukur dan efisien.
“Waktu tunggu ULD yang dulu mencapai satu tahun kini dapat ditekan menjadi sekitar enam bulan. Ini hasil reformasi layanan yang terus kami dorong,” jelasnya.
ULD berfungsi sebagai pusat asesmen, penyusunan rekomendasi pembelajaran, serta pendampingan siswa disabilitas agar mendapatkan hak pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing.
Sementara itu, peringatan HDI tahun ini menampilkan kreativitas peserta didik disabilitas melalui berbagai lomba seperti tari tradisional, menyanyi, membatik, mewarnai, hingga lomba menghias barang bekas. Selain itu, ULD juga menggelar kompetisi Forum Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FPPI) sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah-sekolah yang aktif meningkatkan layanan inklusif.
Rangkaian lomba berlangsung sejak 24–28 November, dan diumumkan pada puncak acara.
Di akhir acara, Mimik menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, lingkungan pendidikan inklusif hanya dapat terwujud apabila pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, organisasi disabilitas, dan dunia usaha berjalan bersama.
“Ini tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Anak-anak berhak merasa diterima dan didukung, tanpa kecuali,” tuturnya.
Pelaksanaan Gebyar HDI 2025 mendapat dukungan dari APBD dan kontribusi berbagai perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Sidoarjo menargetkan diri menjadi kabupaten yang semakin ramah terhadap penyandang disabilitas dan siap menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua. (*)
