KabarBaik.co – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi. Penurunan Siltap tersebut membuat sejumlah perangkat desa memilih mengundurkan diri dan beralih profesi.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi, Jay A Mansur, mengatakan kondisi itu disampaikan pihaknya saat audiensi dengan pimpinan DPRD Banyuwangi, Senin (19/1) lalu.
Menurutnya, nilai Siltap yang diterima perangkat desa saat ini berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi.
“Kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap Siltap perangkat desa. Penghasilan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak perangkat desa yang mengundurkan diri,” ujar Jay.
Jay, yang juga menjabat Sekretaris Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, menyebut audiensi dengan DPRD dilakukan untuk mengadukan kondisi tersebut dan mencari solusi. Ia menambahkan, pihaknya berharap dapat berdialog langsung dengan Bupati Banyuwangi.
“Sebenarnya kami ingin berdialog dengan Bupati Banyuwangi. Namun kami awali dengan pimpinan dewan, yang terpenting masyarakat mengetahui apa yang kami lakukan dan perjuangkan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Yanuarto Bramuda, menyampaikan pemerintah daerah telah merespons keluhan perangkat desa. Bupati Banyuwangi, kata dia, telah mengalokasikan tambahan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp15 miliar.
“Namun tambahan anggaran itu tidak mudah karena berapa pun tambahan anggaran, jika komposisi masih 30-70 persen, maka yang 30 persen ini termasuk Siltap. Karena itu di eksekutif masih kami godok formula yang tepat untuk mengatasi hal ini,” ujar Bramuda.
Ia menambahkan, pihak eksekutif akan segera menyusun formula dan mekanisme agar tambahan anggaran tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja perangkat desa. “Eksekutif akan mendorong peningkatan kinerja sebagai apresiasi dan reward untuk perangkat desa,” pungkasnya.
