KabarBaik.co – Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyoroti mandeknya pemanfaatan berbagai skema pembiayaan perumahan nasional sebagai persoalan krusial yang menghambat percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu ditekankan Heli saat menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Program 1 Juta Rumah Perkotaan dan Monitoring BSPS 2025 untuk wilayah Jawa Timur di Surabaya beberapa waktu lalu.
“Kita perlu melakukan perbaikan tata kelola, percepatan regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar skema pembiayaan yang disiapkan pemerintah pusat benar-benar terserap oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” tegas Heli Suyanto, Jumat (21/11).
Heli mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas seperti bantuan pembiayaan rumah dan insentif nasional sebenarnya dapat menjadi solusi signifikan dalam penyediaan hunian.
Namun kenyataannya, lanjut Heli, pemanfaatannya di lapangan masih belum optimal akibat berbagai faktor. Mulai dari minimnya pemahaman masyarakat, kesiapan pemerintah daerah, hingga ketidaksesuaian persyaratan teknis.
Heli menyatakan, hambatan penyediaan hunian di Kota Batu bukan hanya soal terbatasnya lahan dan tingginya harga tanah. Ketidakselarasan antara kebutuhan masyarakat dan mekanisme pembiayaan yang tersedia turut memperumit situasi. Saat ini masih terdapat 658 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang membutuhkan intervensi.
“Pemkot Batu mulai memperkuat arah kebijakan dan instrumen pendukung, termasuk penyelesaian dokumen strategis bidang perumahan serta pemberian insentif fiskal berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR lewat Perwali Nomor 12 Tahun 2025,” jelasnya.
Heli menegaskan Pemkot Batu berkomitmen menindaklanjuti percepatan implementasi skema pembiayaan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian layak secara berkelanjutan. (*)
