KabarBaik.co – Puluhan sopir truk ekspedisi dan pelaku usaha jasa angkutan logistik dari berbagai komunitas di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (19/6). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang dilakukan oleh komunitas ekspedisi dan logistik se-Jawa Timur.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Sesuai dengan selebaran yang beredar sebelumnya, para sopir dan pelaku usaha jasa logistik telah menghentikan kegiatan operasionalnya pada Senin hingga Selasa, 17–18 Juni 2025, dengan tidak menerima muatan dan tetap berada di rumah atau di basecamp masing-masing.
Koordinator aksi, Ahmad Irsadi, menyampaikan bahwa terdapat enam tuntutan utama yang mereka sampaikan dalam aksi damai ini. Di antaranya adalah penghentian operasi truk over dimension over loading (ODOL), penetapan regulasi resmi terkait ongkos angkut logistik, revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009, pemberian perlindungan hukum bagi para sopir, pemberantasan praktik premanisme dan pungutan liar (pungli), penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua pihak.
“Kami menuntut agar pemerintah hadir untuk memberantas premanisme dan pungli di lapangan, serta memberikan kesetaraan dalam perlakuan hukum kepada sopir,” tegas Ahmad Irsadi dalam orasinya.
Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan di Jalan Veteran, tepat di depan kantor DPRD Bojonegoro. Namun, situasi tetap kondusif hingga akhirnya perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin, dalam sebuah pertemuan resmi di ruang rapat gedung legislatif tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan sopir berharap aspirasi mereka dapat disampaikan ke pemerintah pusat dan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. (*)
