KabarBaik.co – Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD 2025–2029 digelar. Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi menyampaikan dua sorotan utama yakni terkait penanganan banjir dan program bantuan keuangan desa senilai Rp 500 juta.
Sejumlak fraksi menilai dalam dokumen RPJMD belum terlihat adanya konsep jelas untuk mengatasi banjir yang hampir tiap tahun terjadi di wilayah Kota Delta. Selain itu, mereka juga mempertanyakan teknis distribusi bantuan Rp 500 juta per desa, apakah nominalnya berlaku rata dan apa dasar kebijakannya.
“Slogan Sidoarjo Membangun sangat menarik, akan tetapi Restra terkait jalan, normalisasi sungai, perencanaan pembangunan penanggulangan banjir dalam 5 tahun ke depan, hendaknya juga disampaikan ke DPRD. Untuk bantuan sebesar Rp 500 juta per desa per tahun, fraksi kami mempertanyakan jumlahnya sama semua untuk desa lalu apa dasar dan pertimbangannya?” kata juru bicara Fraksi PDIP, Kusumo Adi Nugroho saat menyampaikan pandangan fraksi, Selasa (1/7).
Tak hanya PDIP, kritikan tajam juga datang dari Fraksi PKB. KB menyayangkan tidak adanya rencana teknis penanggulangan banjir dalam dokumen resmi RPJMD yang diajukan eksekutif.
“Di dalam RPJMD, tidak ada konsep penanggulangan banjir, sehingga harus diwujudkan master plan penanggulangan banjir dan segera diterapkan,” papar juru bicara Fraksi PKB, M. Rojik.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti program bantuan keuangan khusus (BKK) desa senilai Rp 500 juta yang merupakan bagian dari 14 janji politik bupati dan wakil bupati. Mereka mengkhawatirkan dana tersebut tidak utuh diterima oleh desa karena digunakan juga untuk membiayai sejumlah operasional kelembagaan desa.
“Seperti pembayaran insentif RT, RW, BPD, LPMD, LPMK, padahal uang BKK itu seharusnya diberikan secara utuh,” terang juru bicara Fraksi Golkar.
Sebagai informasi, dokumen RPJMD 2025–2029 mengusung visi ‘Menata Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Eksklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan’. Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi strategis, delapan tujuan, 16 sasaran, serta sejumlah indikator dan program unggulan.
Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah melalui berbagai tahapan sejak pertengahan 2024. Mulai dari penyusunan teknokratik, forum konsultasi publik, hingga Musrenbang RPJMD yang digelar pada 30 April 2025.
Lebih lanjut, Subandi menyampaikan beberapa indikator kinerja utama yang menjadi target capaian pembangunan, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi dari 6,0% (2025) menjadi 6,22% (2029),
2. Indeks Birokrasi Pemerintah yang bebas KKN menargetkandan 86,7 di tahun awal dan 86,52 di akhir periode
3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,34% ke 5,64%,
4. Penurunan angka kemiskinan dari 4,5% ke 3,12%,
5. Peningkatan indeks infrastruktur dari 0,58 ke 0,88,
6. Peningkatan indeks kualitas lingkungan dari 6,08 ke 6,48 poin,
7. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dari 82,68 ke 83,8,
8. Dan peningkatan Indeks Kesalehan Sosial dari 87,35 ke 87,4 poin. (*)
