KabarBaik.co – Penurunan prevalensi stunting di Jawa Timur patut diapresiasi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim mencatat, angka stunting turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024. Namun, fakta lain masih mengkhawatirkan—sebanyak 430.780 balita di provinsi ini masih mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundary Renny Pramana, menilai capaian ini belum sepenuhnya merata. Menurutnya, masih terjadi ketimpangan baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan program di sejumlah daerah.
“Ini bukan sekadar penurunan angka, tapi tentang pemerataan program yang benar-benar menyentuh wilayah paling membutuhkan. Saat ini masih banyak ketimpangan,” ujarnya, Senin (11/8).
Renny mencontohkan, meski APBD Jatim 2026 sudah mengalokasikan dana signifikan untuk penanganan stunting, distribusinya belum proporsional. Kabupaten Jember dan Mojokerto yang memiliki prevalensi tinggi, kata dia, belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai.
“Harus ada evaluasi serius. Daerah dengan angka stunting tinggi semestinya menjadi prioritas utama dalam pembagian anggaran,” tegasnya.
Politisi asal Kediri yang akrab disapa Bunda Renny itu juga menyoroti kesenjangan hasil antarwilayah. Kota Surabaya, misalnya, sukses menurunkan stunting dari 28,9 persen pada 2021 menjadi hanya 1,6 persen di 2023, berkat inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi Sayang Warga.
Namun, daerah lain seperti Jember dan Mojokerto masih tertinggal jauh. “Kita bisa belajar dari Surabaya. Inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik bisa menghasilkan perubahan nyata. Tapi daerah lain juga harus diberi kapasitas yang sama,” tuturnya.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini membuat cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif di daerah rawan menjadi rendah. “Kalau kita serius ingin menurunkan angka stunting, maka investasi SDM di lapangan adalah harga mati,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong redistribusi anggaran penanganan stunting dibahas dalam Perubahan APBD 2025 yang kini tengah digodok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami mengusulkan agar daerah dengan gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus. Penanganan stunting harus menyentuh langsung wilayah dengan kebutuhan mendesak,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Bunda Renny juga mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain Redistribusi anggaran secara adil berdasarkan prevalensi stunting di tiap daerah, Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, khususnya di daerah terpencil, Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan gizi secara real-time, Penguatan kolaborasi lintas sektor agar program berjalan lebih holistik.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Pendidikan, sosial, pertanian, semua harus terlibat. Kita butuh kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” pungkas Bendahara DPD PDIP Jatim tersebut.
