KabarBaik.co, Jakarta — Nama Destry Damayanti kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengajukannya sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI. Ekonom yang saat ini menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur BI tersebut memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan, pemerintahan, hingga perbankan.
Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) mengenai calon Gubernur BI definitif kepada DPR. Destry menjadi satu-satunya nama yang diajukan Presiden Prabowo untuk mengisi posisi tersebut.
Sebelumnya, Destry menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Ia kemudian dipercaya menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI.
Lantas, siapa Destry Damayanti dan berapa jumlah kekayaannya?
Destry Damayanti lahir di Jakarta pada 16 Desember 1963. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia (UI). Pendidikan ekonominya kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat. Destry meraih gelar Master of Science (M.Sc.) bidang Regional Science dari Cornell University, New York.
Latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu fondasi perjalanan karier Destry sebagai ekonom dan pengambil kebijakan di sektor keuangan.
Sebelum masuk ke lingkungan pemerintahan dan BI, Destry memiliki pengalaman panjang di sektor swasta. Kariernya antara lain dimulai di Citibank Indonesia pada 1997–2000. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000–2003.
Destry juga pernah menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Namanya kemudian semakin dikenal ketika menjabat sebagai Chief Economist Mandiri Sekuritas pada 2005–2011.
Dalam posisi tersebut, ia aktif memberikan analisis mengenai berbagai isu ekonomi nasional. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, pasar modal, hingga kebijakan fiskal dan moneter.
Kariernya berlanjut di Bank Mandiri. Pada 2011–2015, Destry dipercaya sebagai Chief Economist Bank Mandiri. Ia turut berperan dalam penyusunan proyeksi ekonomi nasional sekaligus menjadi salah satu juru bicara ekonomi bank tersebut.
Pada periode yang sama, Destry juga dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015.
Masuk LPS Sebelum ke Bank Indonesia
Sebelum menduduki posisi strategis di Bank Indonesia, Destry menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2015–2019.
Di lembaga tersebut, ia terlibat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan, penjaminan simpanan nasabah, resolusi bank, serta mitigasi risiko di sektor perbankan.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal penting sebelum Destry masuk ke jajaran pimpinan Bank Indonesia. Pada 2019, Presiden menetapkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019. Ia mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019.
Destry kembali dipercaya menduduki posisi tersebut untuk periode 2024–2029 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024.
Sebagai Deputi Gubernur Senior, Destry memiliki peran dalam mendampingi Gubernur BI, termasuk dalam perumusan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, pengembangan sistem pembayaran, pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta koordinasi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan.
Kini, setelah posisi Gubernur BI kosong, Destry menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur BI hingga ditetapkannya gubernur definitif.
Kekayaan Tembus Rp 100 Miliar
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Maret 2026, Destry tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 100.236.436.493.
Dalam laporan tersebut, Destry juga mencatat utang sebesar Rp 3.520.737.000. Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan. Destry tercatat memiliki 12 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Pandeglang, Tangerang, dan Kota Serang.
Total nilai aset tidak bergerak tersebut mencapai Rp 57.107.500.000. Sementara itu, harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin tercatat senilai Rp 1.077.500.000.
Destry juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 12.364.262.000, surat berharga senilai Rp 15.231.553.626, serta kas dan setara kas sebesar Rp 15.078.007.895.
Selain itu, terdapat harta lainnya yang dilaporkan sebesar Rp 2.898.349.972. Jika dikurangi dengan utang yang dilaporkan, nilai kekayaan bersih Destry berdasarkan laporan tersebut berada di kisaran Rp 96,72 miliar.
Pekerjaan Rumah Bank Indonesia
Kurs rupiah, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, hingga independensi bank sentral akan menjadi ujian besar bagi Gubernur BI berikutnya.
Pergantian kepemimpinan di BI terjadi bukan pada situasi krisis, tetapi justru ketika perekonomian Indonesia berada di persimpangan. Pertumbuhan masih bertahan di kisaran 5 persen, inflasi relatif terkendali, tetapi tekanan terhadap rupiah dan ketidakpastian global membuat ruang gerak kebijakan moneter semakin sempit.
Jika mendapat persetujuan DPR, Destry tidak hanya mewarisi kursi gubernur BI. Ia juga mewarisi sedikitnya tujuh pekerjaan rumah (PR) besar yang akan menentukan apakah bank sentral mampu menjaga stabilitas sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah.
1. Menjinakkan rupiah
Rupiah menjadi pekerjaan rumah paling mendesak. Tekanan terhadap mata uang Garuda terjadi ketika dolar AS, pasar keuangan global, arus modal, dan risiko geopolitik bergerak dalam arah yang sulit diprediksi. Karena itu, menjaga rupiah tidak cukup hanya dengan menaikkan atau mempertahankan suku bunga.
BI harus mencari titik keseimbangan antara menjaga daya tarik aset rupiah dan menghindari kebijakan moneter yang terlalu ketat bagi ekonomi domestik.
Tantangan tersebut semakin penting karena nilai tukar merupakan salah satu kanal utama transmisi kebijakan moneter. Pelemahan rupiah yang terlalu tajam dapat meningkatkan biaya barang impor dan pada akhirnya menimbulkan tekanan inflasi.
BI sendiri menempatkan stabilitas nilai rupiah sebagai bagian utama dari mandatnya. Pada saat yang sama, bank sentral perlu memastikan intervensi valuta asing tetap dilakukan secara terukur agar cadangan devisa dan ruang kebijakan tetap terjaga.
IMF dalam asesmennya terhadap Indonesia juga menekankan pentingnya membiarkan nilai tukar berfungsi sebagai shock absorber, dengan intervensi pasar valuta asing digunakan secara terbatas dalam menghadapi guncangan tertentu sambil mempertahankan buffer cadangan devisa.
2. Menentukan kapan suku bunga harus turun
PR kedua tidak kalah rumit. Mnentukan seberapa jauh BI dapat melonggarkan kebijakan moneter. Pada RDG 21–22 Juli 2026, BI mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, dengan Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen.
Di satu sisi, suku bunga yang lebih rendah dibutuhkan untuk mendorong kredit, investasi, konsumsi, dan pertumbuhan. Di sisi lain, pelonggaran yang terlalu agresif ketika rupiah sedang menghadapi tekanan dapat mempersempit daya tarik aset rupiah dan meningkatkan risiko arus modal keluar.
Dengan kata lain, gubernur BI menghadapi dilema klasik. Terlalu ketat, pertumbuhan bisa tertahan. Kalau terlalu longgar, stabilitas rupiah bisa terganggu.
Karena itu, tantangannya bukan sekadar menentukan apakah BI-Rate naik atau turun, melainkan menentukan timing dan dosis pelonggaran yang paling tepat.
3. Mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas
Ekonomi Indonesia belum kehilangan momentumnya. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.
Namun, target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi membuat BI berada dalam posisi yang semakin strategis.
Bank sentral dituntut mendukung pertumbuhan melalui kebijakan moneter dan makroprudensial, tetapi mandat stabilitas tidak boleh terabaikan. Inilah garis tipis yang harus dijaga gubernur baru.
IMF menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh dan memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5,1 persen pada 2026, tetapi memperingatkan bahwa perubahan kebijakan yang besar tanpa guardrails yang kuat dapat menambah kerentanan. IMF juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan ruang kebijakan.
Artinya, BI memang harus pro-pertumbuhan, tetapi bukan dengan mengorbankan stabilitas untuk mengejar angka pertumbuhan jangka pendek.
4. Membuat pelonggaran benar-benar sampai ke sektor riil
Persoalan berikutnya adalah transmisi. Pelonggaran kebijakan moneter tidak otomatis berarti dunia usaha memperoleh kredit murah. Ada rantai panjang yang harus bekerja: Kebijakan BI → likuiditas perbankan → suku bunga kredit → permintaan kredit → investasi dan konsumsi → pertumbuhan ekonomi.
Jika mata rantai tersebut tersendat, efek kebijakan moneter terhadap sektor riil menjadi terbatas. Karena itu, gubernur BI berikutnya harus memastikan kebijakan yang ditempuh tidak berhenti di pasar uang, tetapi benar-benar terasa pada biaya pembiayaan dunia usaha dan rumah tangga.
IMF juga secara eksplisit mendorong Indonesia untuk memperdalam pasar keuangan dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting karena BI tidak bisa hanya mengandalkan BI-Rate sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi.
5. Menjaga ketahanan eksternal
PR kelima adalah memastikan Indonesia tidak mudah terguncang ketika kondisi global memburuk. Indonesia memiliki sejumlah bantalan penting, termasuk cadangan devisa dan posisi eksternal yang relatif kuat. IMF menilai defisit transaksi berjalan Indonesia tetap terkendali dan cadangan devisa berada pada tingkat yang nyaman.
Namun, lingkungan eksternal 2026 tetap penuh ketidakpastian. Perubahan suku bunga bank sentral negara maju, perang dagang, harga komoditas, gejolak geopolitik, dan perubahan arus modal dapat dengan cepat mengubah sentimen investor terhadap negara berkembang.
BI karena itu harus terus memperkuat policy mix: kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan pendalaman pasar keuangan harus berjalan secara terpadu.
Tujuannya bukan membuat rupiah kebal terhadap guncangan global—hal itu hampir mustahil—melainkan memastikan setiap guncangan tidak berkembang menjadi persoalan sistemik.
6. Menjaga independensi BI
Inilah PR yang paling sensitif secara politik. Pergantian gubernur BI terjadi di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap hubungan antara kebijakan moneter dan agenda pertumbuhan pemerintah.
Sejumlah media asing mencatat pencalonan Destry dinilai dapat memberikan kepastian bagi pasar. Sebab, dia merupakan teknokrat berpengalaman di BI, tetapi hubungan dekat dengan pemerintah juga membuat isu independensi bank sentral tetap menjadi perhatian.
Persoalannya bukan apakah BI harus berkoordinasi dengan pemerintah. BI memang harus berkoordinasi dengan pemerintah. Persoalannya adalah batas antara koordinasi dan intervensi terhadap keputusan moneter.
Bagi investor, independensi bank sentral bukan sekadar persoalan kelembagaan. Independensi merupakan bagian dari kredibilitas kebijakan.
Jika pasar percaya bahwa keputusan suku bunga dan kebijakan moneter didasarkan pada kebutuhan stabilitas ekonomi, ekspektasi inflasi dan premi risiko dapat lebih terkendali.
Sebaliknya, jika pasar melihat kebijakan moneter terlalu mudah dipengaruhi kebutuhan jangka pendek pemerintah, kepercayaan dapat tergerus.
Karena itu, gubernur BI berikutnya menghadapi tugas besar untuk membuktikan bahwa koordinasi fiskal-moneter yang erat tetap dapat berjalan berdampingan dengan independensi bank sentral.
7. Mempertahankan kredibilitas kebijakan
Seluruh PR tersebut bermuara pada satu kata. Yakni, kepercayaan. Indonesia masih memiliki fundamental yang relatif kuat. World Bank memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen pada 2026, dengan konsumsi domestik dan investasi tetap menjadi penopang.
Namun, World Bank juga menekankan bahwa reformasi produktivitas, kualitas belanja, iklim usaha, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas akan menentukan keberlanjutan pertumbuhan.
Dengan kata lain, BI tidak bisa sendirian menghasilkan pertumbuhan tinggi. Bank sentral dapat menciptakan kondisi moneter dan keuangan yang mendukung. Namun, produktivitas, investasi, kualitas tenaga kerja, daya saing industri, dan reformasi struktural berada di wilayah kebijakan yang lebih luas.
Di titik inilah kredibilitas gubernur BI akan diuji. Bukan soal memilih stabilitas atau pertumbuhan.
Tujuh PR tersebut pada dasarnya merupakan satu persoalan besar. Bagaimana BI menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan, dan mendukung pertumbuhan tanpa menggerus stabilitas.
Kondisi inflasi memberikan sedikit ruang bernapas. Inflasi IHK Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan, turun dari 3,34 persen pada Juni dan masih berada dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Tetapi inflasi yang terkendali bukan berarti pekerjaan gubernur BI menjadi ringan. Justru ketika inflasi relatif terkendali, tekanan terbesar dapat bergeser ke nilai tukar, arus modal, transmisi kredit, serta kredibilitas kebijakan.
Karena itu, ujian gubernur BI berikutnya bukan semata-mata berapa besar BI-Rate. Ujian sebenarnya adalah apakah BI mampu membuat pasar percaya bahwa kebijakan moneter Indonesia tetap kredibel, terukur, independen, dan responsif terhadap perubahan ekonomi.
Jika Destry akhirnya mendapat persetujuan DPR, ia akan memimpin BI pada periode ketika pemerintah membutuhkan dukungan kuat untuk mengejar pertumbuhan, sementara bank sentral harus tetap menjadi jangkar stabilitas.
Tujuh PR tersebut pada akhirnya mengerucut menjadi satu pertanyaan. Mampukah gubernur baru BI menjaga rupiah dan kepercayaan pasar, sekaligus memberi cukup ruang bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat? (*)
