KabarBaik.co, Jakarta – Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah memimpin bank sentral selama lebih dari delapan tahun. Pengunduran diri tersebut telah diterima Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
Kabar itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7). Menurut Prasetyo, surat pengunduran diri Perry telah diterima pemerintah pada Minggu (26/7).
“Per kemarin (Minggu (26/7), secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur BI kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku, terutama kita mengacu ke Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo disertai ucapan terma kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi beliau,” kata Prasetyo Hadi, dilansir dari ANTARA.
Selama memimpin BI, Perry dikenal sebagai salah satu arsitek kebijakan moneter Indonesia yang berperan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, hingga mempercepat transformasi sistem pembayaran digital nasional.
Lahir di Sukoharjo, Berkarier Hampir Empat Dekade di BI
Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 25 Februari 1959. Ia merupakan ekonom yang menghabiskan hampir seluruh perjalanan karier profesionalnya di Bank Indonesia.
Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1982. Setelah itu, Perry melanjutkan studi di Iowa State University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc) di bidang ekonomi moneter dan internasional pada 1989, sebelum meraih gelar doktor (Ph.D) pada bidang yang sama pada 1991.
Bekal akademik tersebut menjadi fondasi bagi perjalanan panjangnya di bank sentral.
Memulai Karier dari Staf BI
Perry memulai karier di Bank Indonesia pada Januari 1984 sebagai staf di bidang penyelamatan kredit, pemeriksaan, dan pengawasan kredit.
Kariernya terus menanjak. Pada periode 1992–1995, ia dipercaya menjadi Staf Gubernur Bank Indonesia. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1998, Perry menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur.
Pada 2001, ia memimpin Unit Khusus Program Transformasi (UKPT) sebagai project leader. Dua tahun berselang, Perry dipercaya menjadi Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
Kariernya kembali berkembang ketika ditunjuk sebagai Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia pada 2005, posisi yang memperkuat kiprahnya dalam perumusan kebijakan sektor keuangan nasional.
Pernah Mewakili Indonesia di IMF
Pengalaman internasional Perry juga cukup panjang. Pada periode 2007–2009, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif South East Asia Voting Group (SEAVG) di International Monetary Fund (IMF).
Dalam posisi tersebut, Perry mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South East Asia Voting Group untuk membahas berbagai isu ekonomi dan keuangan global.
Di luar kiprahnya sebagai bankir sentral, Perry juga aktif di dunia akademik. Ia pernah menjadi dosen Pascasarjana Universitas Indonesia untuk mata kuliah Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, serta menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Menjadi Deputi hingga Gubernur BI
Setelah menempati berbagai jabatan strategis di Bank Indonesia, Perry dipercaya sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2013–2018.
Puncak kariernya diraih pada 24 Mei 2018 ketika dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia ke-16 oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Ia kembali dilantik pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan hingga 2028.
Selama menjabat, Perry memimpin berbagai kebijakan strategis, mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan, mengendalikan inflasi, hingga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui pengembangan ekosistem pembayaran nasional.
Kini, setelah lebih dari delapan tahun memimpin bank sentral, Perry Warjiyo memutuskan mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri. Pemerintah menyatakan proses selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk mekanisme penunjukan penggantinya.(*)
