KabarBaik.co, Jakarta – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum juga mereda. Pada pembukaan perdagangan Selasa (30/6), rupiah berada di level Rp 17.868 per dolar AS. Angka ini memperpanjang periode pelemahan di atas kisaran Rp 17.500, walaupun Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan berbagai instrumen stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing hingga menaikkan suku bunga acuan.
Posisi tersebut menunjukkan bahwa sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, rupiah telah terdepresiasi sekitar 15 persen. Saat awal pemerintahan Prabowo, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp 15.500–Rp 15.700 per dolar AS. Sedangkan kini mendekati Rp 17.900 per dolar.
Pelemahan yang berlangsung berbulan-bulan ini terjadi di tengah mulai meredanya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap rupiah kini tidak lagi semata dipicu faktor geopolitik, tetapi juga dipengaruhi kuatnya dolar AS secara global, belum pulihnya arus modal asing ke pasar domestik, serta meningkatnya persepsi risiko terhadap prospek kebijakan ekonomi Indonesia.
Berbagai langkah telah ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Termasuk intervensi di pasar spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF), optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga menaikkan suku bunga acuan. Namun, kebijakan tersebut sejauh ini lebih efektif meredam gejolak dibanding mengembalikan rupiah ke level sebelum pelemahan.
Pelemahan rupiah yang bertahan pada level tinggi juga memperbesar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semakin mahal nilai dolar, semakin besar pula kebutuhan rupiah yang harus disediakan pemerintah untuk membayar kewajiban dalam valuta asing, mulai dari bunga dan pokok utang luar negeri, belanja kementerian dan lembaga yang menggunakan barang impor, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga berbagai kontrak pemerintah yang dibayar dalam dolar.
Dalam dokumen asumsi makro APBN, pemerintah secara rutin menggunakan analisis sensitivitas nilai tukar karena setiap pelemahan kurs berpotensi mengubah posisi fiskal. Besarnya dampak memang berbeda setiap tahun, bergantung pada struktur utang, besaran subsidi energi, harga minyak, hingga komposisi penerimaan negara.
Dalam berbagai pembahasan RAPBN pada tahun-tahun sebelumnya, sensitivitas tersebut diperkirakan berkisar Rp 2 triliun hingga Rp 5 triliun terhadap posisi fiskal untuk setiap pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS.
Dengan kurs yang kini sekitar Rp 17.868 per dolar AS, atau sekitar Rp 2.300 lebih lemah dibanding kisaran awal pemerintahan Prabowo, tekanan fiskal secara teoritis menjadi jauh lebih besar dibanding apabila kurs bertahan di sekitar Rp 15.500.
Namun, dampak akhirnya terhadap APBN merupakan hasil bersih (neto), karena pelemahan rupiah juga meningkatkan nilai penerimaan negara yang berbasis dolar, seperti penerimaan migas dan sebagian penerimaan dari sektor komoditas.
Tekanan juga dirasakan pada pengelolaan utang negara. Meskipun sebagian besar Surat Berharga Negara (SBN) diterbitkan dalam rupiah, pemerintah masih memiliki kewajiban utang dalam valuta asing. Pelemahan rupiah menyebabkan nilai kewajiban tersebut meningkat ketika dikonversi ke rupiah, sehingga berpotensi memperbesar rasio pembayaran bunga dan cicilan utang dalam APBN apabila berlangsung dalam waktu lama.
Di luar APBN, rupiah yang terus melemah juga meningkatkan biaya impor bahan baku industri, pembayaran utang luar negeri swasta, serta biaya lindung nilai (hedging) dunia usaha. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi, menekan margin perusahaan, dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat apabila tekanan tersebut diteruskan ke harga barang dan jasa.
Dengan kurs yang masih bertahan di atas Rp 17.500 per dolar AS, tantangan pemerintah dan BI tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga memulihkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik. Pasar akan mencermati konsistensi kebijakan fiskal, kredibilitas bank sentral, kemampuan menjaga defisit anggaran, serta keberhasilan menarik kembali arus modal asing sebagai faktor yang akan menentukan arah rupiah dalam beberapa bulan mendatang.
Yang pasti, kurs rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan valuta asing. Nilai tukar yang bertahan di level lemah akan makin merembet ke berbagai sektor, mulai dari meningkatnya beban APBN, membengkaknya biaya pembayaran utang, naiknya biaya impor bahan baku, hingga tekanan terhadap harga barang dan jasa.
Bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah dan bawah, pelemahan rupiah yang berkepanjangan berpotensi menggerus daya beli karena kenaikan biaya produksi dan impor pada akhirnya diteruskan ke harga kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, semakin lama rupiah terjebak di zona pelemahan, semakin panjang pula tekanan ekonomi yang harus ditanggung rumah tangga Indonesia. (*)
