KabarBaik.co – Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Blitar Rudi Puryono menegaskan komitmennya untuk membangun Kabupaten Blitar yang lebih baik. Salah satunya dengan memperjuangkan perbaikan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Rudi, banyak warga yang mengikuti program BPJS Kesehatan secara mandiri dan rutin membayar iuran setiap bulan. Namun, ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, justru menghadapi berbagai kendala administratif dan akses fasilitas kesehatan yang jauh dari tempat tinggal.
“Kami menerima banyak keluhan, terutama dari masyarakat yang sudah membayar BPJS secara mandiri tetapi tidak mendapat layanan yang semestinya. Kami telah melakukan pendataan dan berinisiatif bertemu dengan pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar,” ujar Rudi, Kamis (30/1).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPJS Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan 24 rumah sakit, baik negeri maupun swasta. Namun, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah jarak menuju rumah sakit yang terlalu jauh, sehingga menyulitkan pasien dalam kondisi darurat.
Rudi juga menyoroti kasus yang terjadi di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, di mana seorang pasien peserta BPJS Kesehatan sejak Juni 2024 mengalami kesulitan saat membutuhkan perawatan medis.
“Pasien ini sakit dan dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak bisa langsung ditangani karena harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). Setelah dibawa ke puskesmas, ternyata tidak bisa ditangani. Akhirnya, pasien dibawa ke RS Ngudi Waluyo Wlingi, dan setelah diperiksa, ditemukan bahwa pembuluh darahnya pecah. Siang hari dijadwalkan operasi, tetapi malamnya pasien meninggal dunia,” jelas Rudi.
Melihat kondisi ini, PKD Kabupaten Blitar mendesak agar perbaikan layanan BPJS Kesehatan segera dilakukan. Mereka juga meminta agar saat hearing dengan DPRD nanti, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar hadir langsung untuk memberikan kejelasan dan solusi bagi masyarakat.
“Kami memohon agar dalam rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar bisa hadir langsung. Ini penting agar masalah bisa segera diselesaikan dan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan,” tegas Rudi.
Dengan adanya perhatian lebih terhadap layanan kesehatan, diharapkan masyarakat Kabupaten Blitar tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses hak mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi mengenai permasalahan ini, Kepala BPJS Kabupaten Blitar, Ikke Yulia Pujiastuti, memilih untuk tidak memberikan pernyataan. Ia menyarankan agar media langsung menghubungi kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri.
“Maaf, kami tidak dapat memberikan pernyataan. Silakan langsung menghubungi Cabang Kediri,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Anggun, menyatakan bahwa laporan terkait masalah ini akan diteruskan kepada pimpinan mereka.
“Soal juru bicara, tetap menjadi wewenang Kepala Cabang BPJS Kesehatan. Saya akan menyampaikan laporan ini ke pimpinan,” ujar Anggun.(*)
