KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Penataan Ruang (DPUBMPR) menggelar pembinaan teknis TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pekerjaan konstruksi.
Kepala Dinas PUBMPR, Retno Wulandari menyebutkan, bahwa kegiatan ini diikuti 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 13 perwakilan dari Asosiasi jasa konstruksi, konsultan, 20 perusahaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi, dan 101 badan usaha jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. “Semua peserta adalah rekanan lokal,” Ujar Retno, Rabu (4/12).
Pembinaan teknis TKDN guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pekerjaan jasa konstruksi juga menghadirkan 3 (tiga) narasumber diantaranya, Sukaryanto, selaku pembina jasa konstruksi ahli pertama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Konstruksi Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya.
Narasumber yang kedua yakni Nurin Pramadini, selaku pembina jasa konstruksi ahli muda di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Konstruksi Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. Dan Erdin Sucahyono, selaku Pengelola PBJ ahli muda pada bagian pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Retno Wulandari menambahkan, pembinaan teknis yang diselenggarakan saat ini telah dikoordinasikan bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bagian pengadaan barang dan jasa, serta enam OPD pemangku dalam kegiatan jasa konstruksi di Kabupaten Bojonegoro.
“Dengan adanya kegiatan seperti ini, semoga pencapaian TKDN yang ditargetkan Pemkab Bojonegoro bisa terpenuhi,” imbuhnya.
Sementara Kusnandaka Tjatur selaku Asisten II Pemkab Bojonegoro mewakili Pj Bupati Bojonegoro menyampaikan TKDN ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka Menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Ia mengatakan, bahwa pembinaan teknis TKDN merupakan kegiatan yang sangat penting bagi aparatur pemerintah, masyarakat, pelaku jasa konstruksi, bahkan stakeholder yang bergerak di bidang jasa konstruksi guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Ini tentunya sangat penting, dikarenakan pada proses penganggaran dalam setiap kegiatan harus mencakup TKDN sehingga dapat memaksimalkan produk dalam negeri,” katanya.
TKDN merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendorong serta mengangkat sebesar-besarnya produk dalam negeri. “Oleh karena itu kewajiban menggunakan produk dalam negeri ini minimal 40% dilakukan pada semua pihak khusus kegiatan jasa konstruksi”.
Ia berharap melalui pembinaan teknis TKDN yang diselenggarakan Dinas PUPRBM ini dapat menjadi dukungan sekaligus upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri. (*)
