KabarBaik.co – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump belum lama ini. Dasco menegaskan pentingnya Pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi yang baik dalam menindaklanjuti kebijakan Trump tersebut.
“Menyikapi soal penerapan tarif oleh AS kepada Indonesia, AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” kata Dasco kepada wartawan seperti dikutip dari laman resmi DPR RI baru-baru ini.
Politisi Gerindra ini mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menjadi pasar tempat ekspor ‘buangan’ bagi negara lain yang tak bisa memasarkan produknya ke AS. Dia juga mengingatkan program hilirisasi di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang jangan sampai gagal akibat kebijakan luar negeri tersebut.
Trump sebelumnya telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk resiprokal pada banyak mitra dagang beberapa negara di dunia. Dia bahkan menyebut hari di mana pengumuman itu disampaikan sebagai “Hari Pembebasan”. Dalam daftar yang disampaikan, Indonesia dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen.
Jika merujuk pada laman resmi Kementerian Perdagangan, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS.
Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati. Sebelum mengumumkan tarif timbal balik baru itu, Trump telah mengenakan bea masuk sebesar 20 persen untuk semua produk yang diimpor dari China. Dia pun telah mengenakan bea masuk sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium yang diekspor ke AS.
Dunia diprakirakan akan segera bersikap atas langkah Trump. Sebelum pengumuman itu disampaikan, aktivitas manufaktur di seluruh dunia dikabarkan melambat. Pasar keuangan bergejolak karena investor menunggu pengumuman Trump. ”Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum,” tandas Dasco. (*)
