KabarBaik.co – Di tengah sorotan publik terkait aksi demonstrasi penolakan kenaikan tunjangan DPR, kabar serupa muncul dari Kota Batu. Mulai tahun ini, tunjangan anggota DPRD Kota Batu dipastikan mengalami kenaikan pada dua pos utama, yakni tunjangan perumahan dan transportasi.
Sekretaris DPRD Kota Batu, Endro Wahyudi, membenarkan informasi tersebut. Meski demikian, ia belum dapat merinci besaran total pendapatan bersih yang diterima masing-masing anggota dewan.
“Ada dua tunjangan yang naik, perumahan dan transportasi. Mulai tahun ini. Tapi untuk rincian angka, saya belum bisa sampaikan karena berbeda tiap jabatan dan alat kelengkapan DPRD,” ujar Endro saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/9).
Endro menyatakan, pembayaran penghasilan anggota dewan saat ini masih menggunakan skema lama. Kenaikan baru dapat direalisasikan paling cepat pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 atau melalui APBD 2026.
Informasi dari berbagai sumber menyebut, jika dibandingkan dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, tunjangan DPRD Kota Batu justru lebih besar, meski APBD dan jumlah kecamatannya lebih kecil. Berikut perbedaannya:
1. Kota Malang (APBD Rp 2,56 T, 5 kecamatan)
– Ketua DPRD: Rp 22,9 juta
– Wakil Ketua: Rp 20,9 juta
– Anggota: Rp 19,8 juta
– Tunjangan transportasi: Rp 10,7 juta
2. Kabupaten Malang (APBD Rp 5 T, 33 kecamatan)
– Ketua DPRD: Rp 22,6 juta
– Wakil Ketua: Rp 17,9 juta
– Anggota: Rp 11,6 juta
– Tunjangan transport: Rp 10,1 juta
3. Kota Batu (APBD Rp 1,06 T, 3 kecamatan)
– Ketua DPRD: naik dari Rp 26,6 juta menjadi Rp 31 juta
– Wakil Ketua: dari Rp 25,2 juta menjadi Rp 29 juta
– Anggota: dari Rp 22,6 juta menjadi Rp 26 juta
– Tunjangan transport: dari Rp 9,5 juta menjadi Rp 12 juta
Dengan kenaikan tersebut, DPRD Kota Batu menjadi lembaga legislatif dengan tunjangan tertinggi di Malang Raya. Padahal, jumlah kecamatan hanya tiga dan mayoritas anggotanya merupakan warga lokal Kota Batu.
Hingga kini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Eny Rachyuningsih, belum dapat dimintai keterangan terkait tambahan anggaran yang harus disiapkan untuk mengakomodasi kenaikan tunjangan tersebut. (*)
