KabarBaik.co – Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 hingga kini masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Besarannya pun belum bisa dipastikan.
Sekretaris DPRD Bojonegoro, Edi Susanto, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kemendagri. “Kami masih menunggu dari Kemendagri terkait hal tersebut,” ujar Edi, Sabtu (13/9).
Menurut Edi, rincian nominal tunjangan perumahan untuk masing-masing anggota dewan belum bisa disebutkan lantaran masih dalam proses pembahasan. “Kami belum bisa memberi data nominalnya berapa,” kata Edi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2021, tunjangan perumahan DPRD sebelumnya ditetapkan berbeda-beda. Ketua DPRD menerima Rp 22,1 juta per bulan, Wakil Ketua memperoleh Rp 16,6 juta per bulan, sedangkan anggota mendapatkan Rp 10,7 juta per bulan.
Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur menilai pemberian tunjangan rumah saat ini kurang tepat. Staf Riset dan Analisa Fitra Jatim, Mauli Fikr, mengatakan bahwa tunjangan tersebut memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bisa meningkatkan kinerja anggota dewan.
Namun, dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, pemberian tunjangan rumah dianggap tidak efektif. “Secara etika, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan menaikkan tunjangan rumah anggota dewan,” ungkap Mauli.
Mauli menegaskan, pemerintah perlu menjaga kondisi sosial agar tidak terkesan lebih mementingkan kepentingan politik. Menurutnya, akses infrastruktur dan pemerataan ekonomi jauh lebih mendesak sebagai layanan dasar masyarakat.
“Artinya pemerintah bisa memilih lebih dahulu mana yang lebih penting: pembahasan kebutuhan dasar masyarakat atau tunjangan rumah,” tandas Mauli. (*)
