KabarBaik.co- Jumlah badan publik yang sudah menyusun, menyediakan serta menyampaikan salinan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) tahun 2024 ke Komisi Informasi (KI) Jatim, terus bertambah. Baik organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim, pemkab/pemkot, badan usaha milik darah (BUMD), instansi vertikal, dan penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu).
Seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), batas akhir penyampaian LLIP tahun 2024 itu pada 31 Maret 2025. Karena itu, waktunya tinggal beberapa hari lagi.
Update hingga Jumat (21/3), pukul 15.00 WIB, sudah sebanyak 110 badan publik yang telah menyampaikan laporannya ke KI Jatim. OPD Pemprov Jatim, misalnya. Dari 64 OPD, yang sudah menyampaikan LLIP sebanyak 27 OPD. Lalu, dari 38 pemkab/pemkot se-Jatim, yang sudah 22 pemkab/pemkot. Artinya, masih ada 16 pemkab/pemkot yang belum. Adapun Bawaslu, semuanya sudah menyampaikan laporan. Termasuk Bawaslu Provinsi Jatim.
Adapun badan publik Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah menyampaikan laporan sebanyak 16 kabupaten/kota. Untuk instansi/instansi vertikal, baru tiga badan publik. Yakni, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, dan Balai Bahasa Jatim. Demikian juga BUMD Pemprov Jatim. Yang sudah patuh menyampaikan laporan adalah PT Adi Graha Wira Jatim, PT Loka Refractories, dan PT SIER.
Komisioner KI Katim Yunus Mansur Yasin menyatakan, penyusunan dan penyediaan LLIP tahunan oleh badan publik itu sebagai salah satu wujud kepatuhan dalam menjalankan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ’’Dari LLIP itu, masyarakat dapat mengetahui gambaran dan perkembangan pelayanan informasi badan publik bersangkutan,’’ ujarnya.
Selain secara teknis sudah diatur dalam Perki 1/2021, lanjut dia, Komisi Informasi sudah memberikan sosalisasi penyusunan LLIP tersebut. ‘’Kami juga sudah berkirim surat ke badan publik tentang ketentuan itu. Selain kami nanti mengumumkan ke publik, nama-nama badan publik yang sudah patuh untuk menyusun dan menyediakan LLIP, dokumen LLIP itu juga akan menjadi salah satu instrumen penilaian pada Monev (Monitoring dan Evaluasi) Keterbukaan Informasi Publik 2025,’’ ujar ketua bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi itu.
Berikut Badan Publik di Jatim yang sudah menyusun, menyediakan, dan menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2024 kepada Komisi Informasi Jatim:
OPD Pemprov Jawa Timur
- RSUD Dr.Soedono Madiun
- Dinas Kominfo Jatim
- Dinas Peternakan Jatim
- Dinas Lingkungan Hidup Jatim
- Dinas Koperasi dan UKM Jatim
- Inspektorat Jatim
- BPBD Jatim
- RS Saiful Anwar Jatim
- Biro Organisasi Jatim
- Dinas Sosial Jatim
- RS Paru Mangunharjo Jatim
- Bangkesbangpol Jatim
- Badan Penghubung Daerah Jatim
- Dinas Kesehatan Jatim
- RSUD Daha Husada Kediri
- Biro Administrasi Pembangunan Jatim
- RSJ Menur
- Bakorwil II Bojonegoro
- RSUD Husada Prima
- RSUD Dungus
- Dinas Energi dan SDM Jatim
- Dinas Perkebunan
- RSU Karsa Husada Batu
- Bakorwil III Malang
- Dinas Pariwisata
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemkab/Pemkot
- Pemkot Surabaya
- Pemkab Pamekasan
- Pemkot Blitar
- Pemkot Mojokerto
- Pemkab Malang
- Pemkot Pasuruan
- Pemkab Magetan
- Pemkot Malang
- Pemkot Probolinggo
- Pemkab Jember
- Pemkab Kediri
- Pemkab Lumajang
- Pemkab Nganjuk
- Pemkab Bangkalan
- Pemkab Ngawi
- Pemkab Pasuruan
- Pemkot Madiun
- Pemkab Probolinggo
- Pemkot Batu
- Pemkab Ponorogo
- Pemkab Tuban
- Pemkab Sampang
Instansi Vertikal
- BKKBN Jatim
- BPK Jatim
- Balai Bahasa Jatim
KPU
- KPU Kab Malang
- KPU Kab Tulungagung
- KPU Kab Trenggalek
- KPU Kab Jombang
- KPU Kab Bojonegoro
- KPU Kab Lamongan
- KPU Kab Blitar
- KPU Kab Nganjuk
- KPU Kab Mojokerto
- KPU Kab Sampang
- KPU Kab Pasuruan
- KPU Kab Bangkalan
- KPU Kota Batu
- KPU Kab Kediri
- KPU Kab Tuban
- KPU Kota Kediri
Bawaslu
- Bawaslu Kota Probolinggo
- Bawaslu Kabupaten Sampang
- Bawaslu Kota Kediri
- Bawaslu Kabupaten Tuban
- Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
- Bawaslu Kota Batu
- Bawaslu Kabupaten Blitar
- Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- Bawaslu Kabupaten Kediri
- Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
- Bawaslu Kabupaten Ponorogo
- Bawaslu Kabupaten Sumenep
- Bawaslu Kota Madiun
- Bawaslu Kota Malang
- Bawaslu Kabupaten Ngawi16. Bawaslu Kabupaten Magetan
- Bawaslu Kabupaten Lamongan
- Bawaslu Kabupaten Trenggalek
- Bawaslu Kabupaten Bondowoso
- Bawaslu Kabupaten Situbondo
- Bawaslu Kabupaten Bangkalan
- Bawaslu Kabupaten Nganjuk
- Bawaslu Kabupaten Jember
- Bawaslu Kota Blitar
- Bawaslu Kabupaten Pacitan
- Bawaslu Kota Surabaya
- Bawaslu Kabupaten Pamekasan
- Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
- Bawaslu Kabupaten Jombang
- Bawaslu Kabupaten Lumajang
- Bawaslu Kota Mojokerto
- Bawaslu Kabupaten Bangkalan
- Bawaslu Kabupaten Madiun
- Bawaslu Kota Pasuruan
- Bawaslu Kabupaten Malang
- Bawaslu Provinsi Jatim
- Bawaslu Kabupaten Gresik
- Bawaslu Kabupaten Probolinggo
- Bawaslu Kabupaten Mojokerto
BUMD Pemprov Jatim
- PT Adi Graha Wira Jatim
- PT Loka Refractories
- PT SIER