KabarBaik.co – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi membuka lembaran baru pendidikan inklusif dengan menjadikan UPT SMP Negeri 30 Gresik sebagai embrio Sekolah Rakyat. Sekolah ini tidak seperti sekolah biasa. Menggunakan sistem asrama, fasilitas dan makanan gratis, serta penerimaan tanpa kompromi. Hanya untuk warga Gresik paling rentan, mereka yang berada di desil 1 dan 2 data kemiskinan nasional.
Langkah ini ditandai dengan peninjauan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani pada Jumat (18/4). Didampingi jajaran Pemkab Gresik, dua pejabat itu menelusuri ruang demi ruang, mulai dari ruang kelas hingga toilet. Tujuannya bukan sekadar inspeksi, tetapi memastikan kesiapan fisik sekolah dalam menyambut kebijakan prioritas nasional di bidang pendidikan seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya bangunan. Ini amanat negara. Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada penyimpangan,” ujar Robben Rico. Rencananya, sekolah ini akan mulai menerima siswa pada Tahun Ajaran 2025-2026 sebanyak dua rombongan belajar dengan maksimal 25 siswa per rombel. Semua pembiayaan ditanggung APBN hasil efisiensi anggaran. Kriteria seleksinya pun tidak bisa dinegosiasikan, hanya siswa dari keluarga berpenghasilan paling rendah sesuai kategori miskin ekstrem.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut model pendidikan ini akan menjadi percontohan nasional berbasis boarding school yang terintegrasi dengan penguatan karakter dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Gresik bahkan telah menyiapkan lahan lanjutan di Raci Tengah untuk pengembangan tahap berikutnya di tahun 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh menjelaskan bahwa proposal Gresik telah dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Proses kini tinggal menunggu alih status aset untuk pembangunan. “Kami sudah ikut Data Entry Seleksi di Jakarta bersama 86 kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya.
Penerapan sistem seleksi ketat juga akan diterapkan pada tenaga pengajar. Guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat wajib melalui proses rekrutmen yang akuntabel. Kehadiran Sekolah Rakyat di Gresik menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya memberi janji, tapi meletakkan fondasi pendidikan di tempat yang paling membutuhkan. Dengan asas meritokrasi dan keberpihakan terhadap kelompok termarginalkan, Gresik bersiap menjadi wajah baru pendidikan sosial Indonesia. (*)
