KabarBaik.co- Polemik rencana penjualan empat pulau Indonesia menyulut gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Dari netizen hingga pejabat tinggi negara, semuanya angkat suara mengecam langkah kontroversial yang diduga ”diprakarsai” oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kecaman keras itu antara lain datang dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Psikiater Universitas Indonesia (UI) dr Mintarsih Abdul Latief SpKJ, yang menilai tindakan tersebut sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Kabar empat pulau kaya sumber daya alam (SDA) akan dijual tanpa sepengetahuan Presiden RI Prabowo Subianto, belakangan menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan mengapa keputusan sepenting itu tidak dikonsultasikan dengan kepala negara? Apalagi menyangkut wilayah kedaulatan nasional.
“Masyarakat marah bukan tanpa alasan. Ini bentuk cinta mereka terhadap tanah air. Tapi mengalihkan kepemilikan pulau dengan sumber daya luar biasa tanpa izin Presiden, itu berani sekali,” kata Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/7).
Jika kebijakan ini terus berjalan tanpa pengawasan, lanjut dia, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sekitar pulau-pulau tersebut. “Otomatis termiskinkan. Bukan hanya kekayaan alamnya yang diambil, tapi negara juga keluar biaya. Tambah minus akhirnya,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut potensi eksploitasi berulang, jika tidak ada upaya serius mencegah praktik jual-beli pulau oleh pihak yang haus keuntungan pribadi. “Kalau hari ini bisa dijual, besok-besok pulau lain bisa menyusul. Lama-lama hanya menguntungkan segelintir orang yang serakah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga melontarkan kritik tajam. Tokoh Partai Gerindra itu menyebut penjualan pulau, apalagi yang terletak di wilayah perbatasan, sebagai tindakan yang “tidak bisa dibenarkan”. “Pulau-pulau terluar itu adalah pagar bagi wilayah NKRI. Bukan milik pribadi, bukan pula untuk diperjualbelikan atas nama apa pun,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7).
Muzani menuntut agar Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN segera bertindak tegas menyetop proses tersebut dan memperkuat pengawasan aset-aset strategis negara. “Mumpung ini masih bisa ditangani, jangan tunggu ruwet. Kalau sudah jatuh ke tangan pihak asing atau tak bertanggung jawab, negara akan rugi besar,” tegasnya.
Ketua MPR juga menyentil peran para menteri dalam kabinet Prabowo Subianto. Ia meminta para pembantu Presiden lebih peka terhadap isu strategis, bukan malah menambah beban. “Jangan sampai Mendagri dan Kementerian Agraria justru jadi beban Presiden dalam menjaga kedaulatan. Ini soal nyawa negara kita,” ujar Muzani.
Polemik penjualan pulau ini tampaknya bukan sekadar isu administratif. Namun, menyentuh jantung kedaulatan, keadilan sosial, dan rasa memiliki rakyat terhadap negerinya. Ketika pulau-pulau bisa dijual semudah itu, lalu apa yang tersisa dari harga diri sebuah bangsa? (*)
