KabarBaik.co – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menemui sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa soal pemangkasan anggaran pendidikan di kantor DPRD setempat, Senin (17/2).
Michael mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat.
“Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” kata Michael.
Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan. Sehingga para guru bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.
“Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama mengatakan pendidikan adalah sektor dasar yang menjadi ujung tombak pembangunan suatu bangsa. Namun bukannya menambah anggaran supaya pendidikan semakin maju, pemerintah saat ini justru memangkasnya.
Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran.
“Selain itu, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,” ujarnya.
Oleh karenanya, mahasiswa menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.
“Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut sega bentuk kasus kekerasan di institusi pendidikan, menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.
Mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan mereka.
“Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.(*)
