KabarBaik.co, Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah mengkaji penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
Namun di tengah wacana tersebut, Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu. “Pelayanan dasar tetap berjalan normal. Yang disesuaikan hanya sektor nonlayanan langsung,” tegas Nurochman, Rabu (1/4).
Menurutnya, skema WFH yang tengah disusun masih dalam tahap kajian internal. Pemkot Batu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar efisiensi energi yang dituju tidak berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam simulasi awal, lanjut Nurochman, sekitar 50 persen ASN direncanakan bekerja dari rumah dan 50 persen lainnya tetap masuk kantor. Pola ini akan diterapkan secara bergilir setiap pekan guna menjaga stabilitas aktivitas perkantoran.
“Kami sedang menghitung komposisinya agar aktivitas perkantoran tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa Cak Nur itu menekankan bahwa kebijakan ini difokuskan untuk menekan konsumsi energi, terutama penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat mobilitas harian ASN. Dengan sistem kerja bergilir, diharapkan pengeluaran energi dan anggaran daerah dapat ditekan secara signifikan.
Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan terdampak. Layanan kesehatan, pelayanan sosial, hingga administrasi kependudukan dipastikan tetap berjalan seperti biasa tanpa pengurangan layanan.
Di sektor pendidikan, lanjut Nurochman, Pemkot Batu juga belum berencana menerapkan pembelajaran daring dalam waktu dekat. Hal ini mempertimbangkan adanya agenda akademik yang membutuhkan kehadiran langsung siswa di sekolah, seperti tes kompetensi akademik.
“Untuk sekolah masih belum memungkinkan daring karena ada agenda yang harus dilakukan langsung,” jelasnya. Saat ini, Pemkot Batu masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan, khususnya di sektor pendidikan.
Nurochman menambahkan, seluruh skema yang tengah dikaji akan dimatangkan sebelum dituangkan dalam kebijakan resmi melalui surat edaran. Dia memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan tidak merugikan masyarakat.
“Nanti akan kami rumuskan dalam surat edaran. Pemerintah memastikan kebijakan tetap menjaga kualitas layanan publik,” tandasnya. (*)
