KabarBaik.co – Upaya memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah kembali dilakukan oleh Pemkot Kediri. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kamis (16/10).
Penandatanganan berlangsung secara daring dan diikuti oleh 109 pemerintah daerah yang masuk dalam tahap VII, terdiri dari 6 provinsi, 71 kabupaten, dan 32 kota. Dari jumlah tersebut, 32 pemda menjalankan format baru PKS OP4D, sementara 77 pemda lainnya memperpanjang kerja sama yang telah berjalan sebelumnya.
Vinanda menyebutkan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi fiskal antara pusat dan daerah.
“Semoga dengan adanya PKS OP4D ini membawa dampak positif bagi Kota Kediri. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa disinkronkan agar lebih optimal lagi hasilnya,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dan pusat akan saling bertukar serta memanfaatkan data perpajakan, data perizinan, dan informasi lain yang relevan. Tujuannya, untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal nasional, meningkatkan pengawasan wajib pajak bersama, dan memperluas pelayanan publik di bidang perpajakan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, Sugeng Wahyu, menjelaskan bahwa Pemkot Kediri termasuk dalam kategori perpanjangan kerja sama yang sebelumnya sudah dimulai sejak 26 Agustus 2020. Menurutnya, manfaat PKS OP4D sudah mulai terasa signifikan.
“Salah satunya, tingkat kepatuhan pajak di Kota Kediri meningkat hingga 23 persen, dari sebelumnya 59 persen menjadi sekitar 70–80 persen saat ini,” ungkap Sugeng.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga membuka ruang peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan, termasuk pelatihan Coretax bersama KPP Pratama Kediri.
Selain memperkuat kolaborasi fiskal, Pemkot Kediri juga menyiapkan langkah lanjutan untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, kajian tarif pajak berbasis potensi ekonomi lokal, serta optimalisasi BUMD melalui diversifikasi usaha dan penyehatan aset.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, Kepala KPP Pratama Kediri Mulyanto Budi Santosa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Bahri, serta sejumlah Kepala OPD terkait. (*)
