KabarBaik.co, Sidoarjo – Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo memantik perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Penutupan sementara tersebut dilakukan karena sejumlah dapur belum memenuhi standar pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi syarat operasional.
Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa keputusan penghentian sementara merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat melalui BGN. Meski demikian, Pemkab Sidoarjo akan tetap melakukan pengawasan dan pendampingan agar operasional dapur MBG dapat kembali berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau itu di tutup atau tidak, semuanya ini adalah regulasinya pusat. Jadi, tugas pemerintah daerah hanya pengawasan saja,” kata Subandi, Selasa (2/6).
Menurutnya, keberadaan dapur MBG harus memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan, termasuk aspek sanitasi dan pengelolaan limbah. Ia menilai masih ada sejumlah pengelola yang kurang memperhatikan kelengkapan perizinan dan kesiapan IPAL saat membangun fasilitas dapur MBG.
Bupati Subandi pun menyoroti adanya kelalaian dari sebagian mitra pengelola yang dinilai terlalu fokus membangun fasilitas tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan regulasi pendukung. Ia mengingatkan bahwa keberadaan IPAL bukan sekadar syarat administratif, melainkan bagian penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
“Mohon maaf, Kadang orang orang membangun dapur sppg ini tidak di perhatikan terkait Ipalnya seperti apa . Karena titiknya kan dari pusat, tinggal bangun-bangun, limbahnya tidak diperhatikan,” ujarnya.
Subandi menegaskan bahwa standar kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Ia tidak ingin program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tercoreng akibat persoalan teknis yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.
“Jangan sampai nanti ada satu permasalahan jadi viral. Nah, ini ayo di perbaiki bersama-sama , karena ini adalah aset masa depan,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Subandi mengaku telah menginstruksikan dinas terkait, khususnya pelayanan perizinan IPAL, agar memberikan pendampingan dan kemudahan kepada pengelola SPPG dalam melengkapi persyaratan IPAL. Langkah ini dilakukan agar dapur-dapur yang ditutup sementara dapat segera kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Nanti kita perintahkan dinas terkait untuk mengurus perizinan IPAL . Yang penting tempat dan lokasinya ini sesuai,” tutupnya.(*)
