KabarBaik.co, Jakarta — Saat media sosial diramaikan promo Hari Burger Internasional pada 28 Mei, organisasi perempuan dunia justru mengingatkan ancaman serius terhadap hak kesehatan perempuan yang dinilai terus mengalami kemunduran di berbagai negara.
Momentum International Day of Action for Women’s Health atau Hari Aksi Internasional untuk Kesehatan Perempuan tahun ini menjadi seruan global untuk mempertahankan akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi.
Peringatan yang kali pertama dicetuskan pada 1987 dalam Pertemuan Internasional Kesehatan Perempuan di Kosta Rika itu kini diperingati di puluhan negara dengan fokus pada isu hak reproduksi, keselamatan perempuan, kesehatan menstruasi, hingga perlindungan kelompok rentan.
Tahun 2025, Organisasi global Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) mengangkat tema: “In Solidarity We Resist: Our Fight, Our Right!”. Tema tersebut menyoroti meningkatnya tekanan terhadap hak kesehatan perempuan di berbagai belahan dunia.
Dalam kampanye resminya, WGNRR menyebut dunia tengah menghadapi “serangan global yang terorganisasi” terhadap hak seksual dan reproduksi perempuan, dipicu meningkatnya politik konservatif, diskriminasi berbasis gender, hingga pembatasan akses layanan kesehatan reproduksi.
Sorotan internasional terhadap isu ini menguat dalam beberapa tahun terakhir setelah sejumlah negara memperketat aturan terkait hak reproduksi perempuan. Di Amerika Serikat, misalnya, polemik mengenai akses aborsi kembali memanas setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan Roe v. Wade yang selama puluhan tahun menjadi payung hukum hak aborsi federal.
WGNRR juga menekankan bahwa perempuan di wilayah konflik, daerah miskin, komunitas adat, kelompok LGBTQIA+, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan akses layanan kesehatan.
Dalam seruan globalnya pada 28 Mei 2025, organisasi tersebut mendesak pemerintah dunia untuk menjamin akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, menghentikan diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual, melindungi tenaga kesehatan serta pembela HAM, hingga memastikan kesehatan menstruasi menjadi bagian dari hak asasi manusia.
Selain itu, WGNRR meminta negara-negara memasukkan hak kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam kebijakan nasional dan memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat terpinggirkan serta wilayah terpencil.
Kontras dengan Perayaan Hari Burger
Di sisi lain, tanggal 28 Mei juga dikenal sebagai International Burger Day atau Hari Burger Internasional. Berbeda dengan Hari Kesehatan Perempuan yang sarat pesan advokasi, perayaan ini lebih identik dengan budaya populer dan industri kuliner global.
Hari Burger Internasional mulai populer sejak awal 2000-an melalui kampanye restoran cepat saji dan komunitas kuliner, terutama di Amerika Serikat. Banyak restoran memanfaatkan momentum tersebut dengan promo khusus dan festival makanan.
Burger sendiri diyakini berasal dari Hamburg, Jerman. Nama “hamburger” merujuk pada Hamburg steak, olahan daging khas Eropa yang kemudian berkembang menjadi sandwich daging modern di Amerika Serikat.
Beberapa versi sejarah menyebut burger modern dipopulerkan oleh perusahaan pelayaran Hamburg America Line pada abad ke-19. Versi lain menyebut makanan itu pertama kali dijual oleh imigran Denmark, Louis Lassen, di New Haven, Connecticut, pada awal 1900-an.
Meski berbeda jauh dalam makna, dua peringatan pada 28 Mei menunjukkan bagaimana dunia modern bergerak di antara isu kemanusiaan dan budaya populer secara bersamaan. Di satu sisi ada perjuangan mempertahankan hak tubuh dan kesehatan perempuan, sementara di sisi lain masyarakat global merayakan makanan yang telah menjadi ikon budaya lintas negara.
Refleksi Mei 1998 di Indonesia
Di Indonesia, pada tanggal 28 Mei belum memiliki hari peringatan resmi tetap. Jadi tidak ada “Hari Nasional Indonesia” khusus yang selalu diperingati pada tanggal itu. Namun, rentang 21–28 Mei 1998 menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern.
Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, di tengah tekanan besar krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan ketidakstabilan politik yang meluas. Momen ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya babak baru yang dikenal sebagai Era Reformasi.
Setelah pengunduran diri tersebut, Wakil Presiden B. J. Habibie langsung dilantik menjadi Presiden. Pemerintahan baru ini segera menghadapi situasi yang sangat genting: kerusuhan sosial belum sepenuhnya reda, ekonomi terpuruk, dan kepercayaan publik berada di titik rendah. Negara berada dalam kondisi transisi yang serba cepat dan penuh ketidakpastian.
Pada 23 Mei 1998, Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai langkah awal konsolidasi pemerintahan. Kabinet ini menjadi simbol perubahan dari sistem lama menuju reformasi, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi, restrukturisasi perbankan, serta pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas setelah bertahun-tahun berada di bawah kontrol ketat Orde Baru.
Memasuki 24 hingga 28 Mei 1998, Indonesia masih berada dalam suasana sangat tegang. Aksi mahasiswa di berbagai kota terus berlangsung, tuntutan reformasi menguat, dan masyarakat masih merasakan dampak kerusuhan Mei yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, ekonomi berada dalam kondisi krisis parah akibat krisis moneter Asia 1997–1998.
Salah satu gambaran paling nyata dari krisis tersebut adalah nilai tukar rupiah yang sangat tidak stabil. Dari sekitar Rp 2.500 per dolar AS sebelum krisis, rupiah sempat jatuh hingga kisaran Rp 10.000–Rp1 6.000 per dolar pada periode ini. Kondisi ini membuat harga kebutuhan melonjak dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai masa “dolar liar”.
Dengan demikian, periode Mei 1998 bukan hanya sekadar rentetan hari, tetapi sebuah titik balik sejarah. Runtuhnya Orde Baru, lahirnya pemerintahan transisi, dan awal dari perjalanan panjang Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, meskipun harus dimulai dari krisis ekonomi dan gejolak sosial yang sangat berat. (*)
