KabarBaik.co – Petani tebu di Jawa Timur tengah menghadapi persoalan serius. Sekitar 76 ribu ton gula kristal putih hasil produksi lokal tak terserap pasar. Kondisi ini ditengarai semakin berat karena bocornya gula rafinasi ke pasaran umum, padahal sesuai aturan, gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan konsumsi rumah tangga.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menegaskan pemerintah harus segera turun tangan menertibkan distribusi gula rafinasi yang tidak sesuai peruntukannya.
“Kalau dibiarkan, petani tebu jelas menjadi korban karena tidak mampu bersaing dengan gula rafinasi yang harganya lebih murah. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” ujar Wiwin, Selasa (2/9).
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/2020 yang secara tegas melarang peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi. Wiwin juga mengingatkan, persoalan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan serta perlindungan bagi petani rakyat, termasuk menjamin kepastian pasar.
Wiwin mendorong Pemprov Jatim bersama Bulog dan pabrik gula daerah segera menyiapkan skema penyerapan hasil produksi tebu lokal. “Komisi B siap mengawal agar ada koordinasi nyata. Petani harus mendapat kepastian pasar,” tegasnya.
Data menunjukkan, Jawa Timur masih menjadi produsen gula kristal putih terbesar di Indonesia. Pada 2022, produksi mencapai 1,192 juta ton atau hampir setengah dari total nasional. Tahun 2025, produksi diproyeksikan naik menjadi 1,457 juta ton dengan rendemen tebu 7,76 persen. Namun capaian itu bisa sia-sia bila persoalan penyerapan tidak segera ditangani.
Harga gula di tingkat konsumsi saat ini berkisar Rp 18.000 per kilogram, jauh di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 14.500 per kilogram. Meski rata-rata harga jual di tingkat petani di Jatim tercatat Rp 15.450 per kilogram—tertinggi secara nasional—stok gula tetap menumpuk di gudang.
Sekretaris Jenderal DPP APTRI, Sunardi Edi Sukamto, menambahkan, sebagian petani sudah kesulitan menjalankan operasional karena gula tidak terserap. Mereka kini menagih janji pemerintah soal dana Rp 1,5 triliun dari Danantara yang disebut-sebut akan dipakai untuk menyerap gula rakyat.
“Kalau 76 ribu ton gula ini terus menumpuk, bukan hanya harga jatuh, tapi masa depan usaha tani tebu terancam,” ujar Sunardi..
