Akhirnya Bentuk Satgas Berantas Judi Online, Bu Susi: Terima Kasih Presiden Jokowi

oleh -335 Dilihat
MENKOMINFO
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (kanan). (Foto website Sekretariat Kabinet RI)

KabarBaik.co- Kasus gurita dan wabah judi online, akhirnya mendapat atensi khusus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kamis (18/4), Presiden memimpin langsung rapat terbatas (ratas) tentang upaya pemberantasan judi online itu di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya kepada awak media seusai ratas, mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan judi online. “Keputusannya adalah, dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” kata Budi dilansir dari laman Sekretariat Kabinet RI, Jumat (19/4).

Menkominfo mengatakan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien. “Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya (perlu dilakukan) secara efektif,” kata Budi.

Dia menambahkan, pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi online. Adapun penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. ’’Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” tandasnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi online di tanah air. “Ada (aktivitas judi online) yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank,’’ katanya.

Selain itu, lanjut dia, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank. Termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. ’’Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra.

Mahendra mengungkapkan, sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online. “Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran,” kata Mahendra.

Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkumham) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Sebelumnya, keluhan maraknya judi online di tanah air disampaikan sejumlah kalangan. Yang membuat miris, sebagian besar yang terlibat adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Sejumlah pihak telah berteriak-teriak agar ada ketegasan memberantasnya. Toh, sejauh ini belum terdengar ada langkah terstruktur, sistematis, dan masif.

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti juga bersuara soal judi online tersebut. Dalam unggahannya di X (Twitter), Sabtu (30/3), Susi mencuit: Pak Presiden @jokowi Pak Prabowo @prabowo Kapolri @ListyoSigitP mohon berkenan menyampaikan pesan dr masyarakat untuk menjadi perhatian.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang 2023, total perputaran uang dari judi online mencapai Rp 327 triliun. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, jumlah uang itu tercatat dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam Refleksi Kerja PPATK 2023 di Jakarta akhir tahun lalu. Transaksi yang menyeret sebanyak 3,29 juta pemain judol asal Indonesia itu antara lain dilakukan dengan menyetorkan deposit ke situs judol dengan total nilai Rp 34,52 triliun.

Jumlah perputaran uang terkait judol selama 2023 tersebut menyumbangkan 63 persen dari yang telah dicatat PPATK sejak 2017 hingga 2023. Yakni, sebesar Rp 517 triliun. Artinya, ada peningkatan luar biasa. “Ini kita lihat betapa masifnya kegiatan judi online di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkap Ivan seperti dikutip banyak media massa.

Aliran dana pelaku judol berputar dengan modus menggunakan nominee atau rekening orang lain. Sebagian dana tersebut dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan perusahaan-perusahaan cangkangnya. Total dana yang dilarikan lebih dari Rp 5,15 triliun. PPATK menyebut telah melakukan penghentian sementara terhadap 3.935 rekening. Total saldo di rekening yang sudah  dihentikan adalah Rp 167,68 miliar.

Sebelumnya, PPATK juga pernah mengungkap ada sebanyak 2,19 juta warga berpenghasilan rendah terlibat permainan judol. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judol di Indonesia yang mencapai 2,76 juta orang. Mereka melakukan judol dengan nominal kecil di bawah Rp100 ribu.

Dalam keterangan tertulisnya, PPATK juga mengungkapkan, para pihak dengan penghasilan rendah yang terlibat judol itu terdeteksi sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain.

Setelah mendapat atensi Presiden tersebut, Susi pun kembali men-tweet di laman X, Jumat (19/4). Pak Presiden @jokowi terima kasih sudah menindak lanjuti persoalan ini. Dengan komando Bapak, saya percaya kalau kita bisa. Uang masyarakat banyak tersedot kesini, mengurangi kemampuan mereka untuk beli yang dibutuhkan dalam hidup mereka, kualitas hidup berkurang, memiskinkan mereka. Membangkrutkan usaha karena yang beli berkurang, ekonomi keseluruhan akan terganggu.  (*)

Cek Berita dan Artikel kabarbaik.co yang lain di Google News

Editor: Hardy


No More Posts Available.

No more pages to load.