KabarBaik.co – Aksi protes warga Desa Punten terhadap rencana pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan lahan terbuka hijau akhirnya membuahkan hasil. Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA), yang menjadi penggerak utama aksi, menyampaikan langsung penolakan mereka dalam audiensi dengan DPRD Kota Batu, Kamis (31/7).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan simbolik berupa bersih-bersih di kawasan sumber mata air Umbul Gemulo. Aksi tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa lokasi pembangunan berada di area sensitif lingkungan dan dekat dengan sumber air bersih.
Warga menolak pembangunan Dapur MBG atau secara resmi disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena lokasi yang sempat direncanakan berada di depan Hotel Purnama. Hanya sekitar 200 meter dari mata air dan berada di lahan berstatus ruang terbuka hijau.
Dalam audiensi yang berlangsung kondusif, dua anggota DPRD Kota Batu menegaskan bahwa rencana pembangunan di lokasi tersebut telah resmi dibatalkan. “Kami pastikan bahwa dapur MBG tidak akan dibangun di depan Hotel Purnama,” kata Agung Prasetyo, anggota Fraksi Gerindra.
Menurut Agung, Pemkot Batu kini menyiapkan alternatif lokasi lain, yakni di kawasan Sumber Brantas, Bulukerto, dan Giripurno untuk wilayah Kecamatan Bumiaji.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB Dewi Kartika menjelaskan bahwa program pembangunan dapur MBG merupakan bagian dari agenda nasional. Pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan lokasi yang memenuhi syarat. “Saat ini belum ada pembangunan. Semua masih dalam tahap perencanaan. Lokasi masih dipilih dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” jelasnya.
Menanggapi hasil audiensi, Kepala Desa Bulukerto, Suhermawan, menyambut baik pembatalan tersebut namun meminta agar keputusan tersebut dituangkan secara tertulis. “Kami ingin ada notulensi resmi sebagai pegangan. Kalau di kemudian hari pembangunan tetap dipaksakan di lokasi yang kami tolak, kami siap menolak kembali,” tegasnya.
Pembatalan pembangunan di lokasi yang sebelumnya menuai penolakan warga disambut sebagai kemenangan kecil bagi gerakan masyarakat yang peduli lingkungan. FMPMA menyatakan bahwa aksi mereka murni bertujuan menjaga kelestarian sumber air dan menolak alih fungsi lahan terbuka hijau.
Warga berharap pemerintah daerah lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, khususnya jika berkaitan langsung dengan kawasan lindung atau sumber daya vital seperti mata air. (*)
