KabarBaik.co, Jombang — Sejumlah komunitas pemuda dan organisasi masyarakat sipil di Jombang menyoroti masih terbatasnya ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.
Persoalan ini mengemuka dalam diskusi bertema Youth, Peace and Security yang digelar Aliansi Inklusi Jombang, Selasa (17/3).
Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk memetakan kondisi anak muda sekaligus merumuskan langkah advokasi kebijakan yang lebih inklusif.
Diskusi diikuti berbagai elemen, mulai dari organisasi pemuda, lembaga layanan, hingga aktivis sosial. Dalam forum itu, peserta menyampaikan beragam tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.
Mulai dari terbatasnya ruang untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik, meningkatnya sikap apatis terhadap isu sosial, hingga dorongan mencari pengakuan diri tanpa dukungan lingkungan yang memadai.
Tak hanya itu, anak muda juga dinilai masih rentan terhadap persoalan serius, seperti kekerasan seksual, rendahnya pemahaman kebijakan publik, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan inklusif.
Sekretaris Jenderal Aliansi Inklusi Jombang, Priwahayu, mengatakan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut.
“Anak muda seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, bukan sekadar objek kebijakan. Namun, ruang partisipasi yang tersedia saat ini masih sangat terbatas dan belum bermakna,” ujarnya.
Ia menambahkan kurangnya akses informasi, khususnya terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), menjadi salah satu akar persoalan.
Menurut dia, rendahnya literasi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan remaja terhadap kekerasan dan berbagai risiko kesehatan.
Berdasarkan data sejumlah lembaga layanan di Jombang, sepanjang 2025 tercatat ratusan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dampaknya meluas, mulai dari perundungan, putus sekolah, hingga kehamilan tidak diinginkan.
Selain itu, kasus HIV juga masih menjadi perhatian, dengan ribuan orang tercatat hidup dengan HIV, termasuk dari kalangan usia muda.
“Data ini bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata kondisi anak muda kita hari ini. Ini harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah,” kata Priwahayu.
Dalam diskusi itu juga terungkap sejumlah hambatan struktural, seperti belum adanya forum komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan. Padahal, regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak sudah tersedia.
Partisipasi pemuda dalam forum perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), juga dinilai belum optimal.
Selain itu, peserta menyoroti isu lain yang berkembang di lapangan, seperti meningkatnya kekerasan berbasis gender online, stigma terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, hingga lemahnya penanganan perundungan di lingkungan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Priwahayu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda.
Sebagai tindak lanjut, Aliansi Inklusi Jombang bersama jaringan komunitas akan menyusun policy brief berisi rekomendasi kebijakan berbasis perspektif anak muda. Dokumen itu rencananya akan menjadi bahan dialog dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Selain itu, forum advokasi publik bertajuk “Masyarakat Jombang Bersuara” juga akan digelar untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda, dalam proses pembangunan.
“Kami ingin memastikan suara anak muda benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan,” tutur Priwahayu. (*)
