KabarBaik.co – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro hingga akhir bulan April 2024 ini baru mencapai 12 persen dari Rp 8,7 triliun. Rendahnya serapan tersebut karena realisasi belanja seperti barang dan jasa masih minim.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 tahun 2023 dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 tahun 2023, APBD Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp. 8.770.537.918.845,00.
APBD Bojonegoro sebesar Rp. 8,77 triliun itu didapat dari belanja sebesar Rp. 8,23 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 535,5 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifa membenarkan serapan APBD 2024 baru mencapai 12 persen hingga April ini. Namun, dia tidak menyebutkan alasan mengapa serapan masih minim
“Baru mencapai 12 persen hingga April ini,” katanya, Jumat (26/4).
Menanggapi hal itu, Sukur Priyanto selaku wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memaklumi terhadap minimnya serapan itu. Pasalnya pada triwulan pertama ini belanja yang dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk belanja perencanaan dan belanja pegawai.
Namun ia mengatakan dari hasil rapat pembasahan mengenai serapan anggaran Bojonegoro bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada triwulan pertama tahun 2024 ini serapan tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu.
“Dari hasil rapat bersama TAPD kemarin serapan APBD tahun ini meningkat satu sampai dua persen, dan pada bulan mei mendatang janji dari pemkab sendiri akan mulai dilakukan belanja modal, belanja proyek akan dimulai pada bulan Mei mendatang,” ujar Sukur Prianto, Sabtu (27/4).
Sukur prianto yang juga merupakan ketua DPC Demokrat Bojonegoro ini juga menambahkan bahwa minimnya serapan ini tidak begitu berdampak terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.
Namun jika melihat dari sektor ekonomi dan sosial masyarakat sekarang, serapan APBD harus segera ditingkatkan.
“Kalau kita melihat dari sektor ekonomi dan sosial serapan APBD tahun ini harus diringkatkan, karena daya beli masyarakat di kabupaten Bojonegoro saya rasa cukup tinggi,” pungkas Sukur.(*)
