KabarBaik.co, Bojonegoro – Realisasi serapan APBD Bojonegoro hingga pertengahan tahun masih tergolong rendah. Berdasarkan data per 30 Juni 2026, serapan anggaran baru mencapai 25,7 persen.
Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro mencatat, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp 1,6 triliun atau 25,7 persen dari total pagu APBD sebesar Rp 6,3 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja operasi terealisasi sebesar Rp 1,3 triliun atau 34,1 persen dari pagu Rp 3,8 triliun. Rinciannya meliputi belanja pegawai sebesar Rp 905,7 miliar atau 42,2 persen dari anggaran Rp 2,1 triliun, serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 362,2 miliar atau 25,8 persen dari pagu Rp 1,3 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja hibah mencapai Rp 30 miliar atau 12,7 persen dari anggaran Rp 236 miliar. Adapun belanja bantuan sosial terealisasi Rp 26,5 miliar atau 26,2 persen dari pagu Rp 100,9 miliar. Hingga akhir Juni, belum terdapat realisasi pada pos belanja subsidi yang dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar.
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo mengatakan capaian serapan APBD tahun ini tidak berbeda jauh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada 30 Juni 2025, realisasi serapan APBD tercatat sebesar 24 persen atau Rp 1,8 triliun dari total pagu anggaran Rp 7,8 triliun.
“Tidak beda jauh, banyak sekarang karena uangnya lebih sedikit,” ujar Anie, Kamis (2/7).
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah hingga 30 Juni telah mencapai sekitar 45 persen atau Rp 1,9 triliun dari target sebesar Rp 4,3 triliun.
Anie mengaku optimistis serapan APBD hingga akhir tahun dapat mencapai 90 persen. Menurutnya, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) ditargetkan hanya sekitar 10 persen seiring rampungnya seluruh pekerjaan fisik yang telah direncanakan.
“Optimistis 90 persen. Optimistis SiLPA tinggal 10 persen. Pekerjaan fisik semua tuntas,” tandasnya. (*)
